Penajam, Satu Indonesia – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Daerah kepada ratusan keluarga miskin dan rentan miskin. Program tersebut menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mencegah masyarakat jatuh ke dalam kategori miskin ekstrem.
Penyaluran bantuan ditandai dengan penyerahan secara simbolis oleh Bupati PPU Mudyat Noor di Kantor Bankaltimtara Cabang Penajam, Selasa (2/6/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah PPU Tohar, unsur Forkopimda, jajaran Bankaltimtara, para asisten, staf ahli, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU.
Dalam sambutannya, Mudyat menegaskan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional terkait percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Pemerintah Daerah terus berupaya menjalankan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan, baik melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat maupun penurunan kantong-kantong kemiskinan,” kata Mudyat Noor.
Ia menjelaskan, program bantuan sosial di Kabupaten PPU telah berjalan secara berkelanjutan sejak beberapa tahun terakhir. Selain BLT Kemiskinan Daerah, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan lainnya seperti BLT Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), bantuan permakanan bagi warga terlantar, hingga bantuan alat bantu untuk penyandang disabilitas.
Pada tahun 2026, bantuan difokuskan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang belum menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial maupun bantuan yang bersumber dari Dana Desa. Melalui program tersebut, pemerintah berharap bantuan dapat tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sebanyak 405 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditetapkan sebagai penerima BLT Kemiskinan Daerah tahun ini. Setiap keluarga memperoleh bantuan sebesar Rp270 ribu per bulan yang dibayarkan sekaligus untuk periode Januari hingga Juni 2026.
Dengan skema tersebut, setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp1.620.000 yang disalurkan melalui Bankaltimtara sebagai mitra penyalur resmi pemerintah daerah.
“Melalui bantuan ini diharapkan masyarakat dapat terbantu memenuhi kebutuhan pokoknya dan lebih fokus meningkatkan taraf hidup sehingga dapat terhindar dari kemiskinan ekstrem,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten PPU, Ainie, menjelaskan penetapan penerima bantuan dilakukan melalui proses verifikasi yang cukup ketat. Awalnya terdapat 743 usulan keluarga penerima yang diajukan oleh pemerintah desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten PPU.
Data tersebut kemudian dievaluasi dan disesuaikan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari hasil verifikasi, sebanyak 407 keluarga ditetapkan sebagai penerima bantuan. Namun setelah proses penetapan, dua penerima diketahui meninggal dunia dan tidak memiliki anggota keluarga lain dalam kartu keluarga sehingga jumlah penerima yang menerima bantuan menjadi 405 KPM.
Adapun rincian penerima bantuan tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Penajam sebanyak 274 KPM, Kecamatan Sepaku 54 KPM, Kecamatan Babulu 41 KPM, dan Kecamatan Waru sebanyak 36 KPM.
Untuk mendukung kelancaran penyaluran, sebanyak 191 penerima telah memiliki rekening Bankaltimtara. Sementara 214 penerima lainnya difasilitasi pembukaan rekening baru secara serentak melalui kantor cabang maupun kantor cabang pembantu yang berada di masing-masing kecamatan.
Program bantuan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan yang selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten PPU turun dari 6,97 persen pada 2023 menjadi 6,69 persen pada 2024. Angka tersebut kembali menurun menjadi 5,78 persen atau setara 9.340 jiwa pada 2025.
Pemkab PPU berharap berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan secara berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah tersebut.
