Balikpapan, Satu Indonesia – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Balikpapan dipastikan berlangsung dengan pengawasan berlapis. Selain diawasi secara internal oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), proses penerimaan siswa baru juga mendapat pengawasan dari Inspektorat, masyarakat, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengawasan ketat tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan peserta didik berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan maupun intervensi pihak tertentu.
Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan sistem penerimaan tahun ini dirancang menggunakan mekanisme digital yang memungkinkan seluruh proses dapat dipantau secara terbuka. Dengan sistem tersebut, setiap tahapan mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi dapat ditelusuri dan diverifikasi.
“SPMB tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, jujur, adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. Karena itu seluruh prosesnya diawasi secara ketat dan dilakukan melalui sistem online,” kata Irfan saat konferensi pers di Aula Kantor Disdikbud Balikpapan, Kamis (4/6/2026).
Menurut Irfan, pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur langkah-langkah pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerimaan murid baru. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan agar menjalankan proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus kepada calon peserta didik maupun intervensi dari pihak manapun yang berupaya memengaruhi hasil seleksi.
“Dengan adanya Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026, tidak ada lagi ruang untuk praktik titip-menitip. Semua peserta harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Disdikbud Balikpapan juga mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar menjaga integritas selama pelaksanaan SPMB. Kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan.
Menurut Irfan, penerapan sistem daring tidak hanya bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pendaftaran, tetapi juga memperkuat transparansi. Seluruh data yang masuk akan diproses berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga peluang manipulasi data maupun penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan seminimal mungkin.
Selain itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya proses penerimaan siswa baru. Jika ditemukan dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui saluran pengaduan yang telah disediakan pemerintah.
Adapun tahapan SPMB Kota Balikpapan dimulai dengan verifikasi data yang berlangsung pada 15 Juni hingga 1 Juli 2026. Selanjutnya pendaftaran dibuka pada 29 Juni sampai 2 Juli 2026 dan hasil seleksi akan diumumkan pada 3 Juli 2026.
Bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima, proses lapor diri dijadwalkan pada 3 hingga 5 Juli 2026. Setelah itu, pendaftaran melalui jalur reguler akan berlangsung pada 6 sampai 10 Juli 2026. Tahun ajaran baru 2026/2027 sendiri dijadwalkan dimulai pada 13 Juli 2026.
Melalui pengawasan yang melibatkan KPK, Inspektorat, dan berbagai unsur pengawas lainnya, Pemerintah Kota Balikpapan berharap pelaksanaan SPMB tahun ini berlangsung bersih, objektif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi sosial ekonomi.
