Satu Indonesia, Balikpapan – Wali Kota Dr H Rahmad Mas’ud, SE., ME., menyatakan bahwa kebijakan work from home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan masih dalam tahap evaluasi, terutama setelah penerapannya selama bulan Ramadhan.
Rahmad menjelaskan, penerapan WFH sebelumnya dilakukan sebagai bentuk penyesuaian aktivitas kerja selama Ramadhan, sekaligus untuk meningkatkan efisiensi energi dan anggaran pemerintah daerah.
“Sebelum memasuki Ramadhan, kita memang disarankan dan dianjurkan untuk WFH. Artinya, diberikan kemudahan, tetapi tanpa mengurangi tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rahmad, Senin (30/3/2026) usai menjadi Inspektur Apel Pagi di lingkungan Pemkot Balikpapan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Sejumlah instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, seperti puskesmas, rumah sakit, dan unit layanan masyarakat lainnya, tetap menjalankan tugas secara normal di kantor.
“Untuk dinas yang langsung menyentuh pelayanan publik, tentu tidak bisa WFH. Tetapi untuk dinas lainnya, kita berikan fleksibilitas bekerja dari rumah,” katanya.
Menurut Rahmad, penerapan WFH memberikan sejumlah dampak positif. Salah satunya adalah efisiensi penggunaan energi, terutama listrik di lingkungan perkantoran.
Selain itu, kebijakan tersebut juga dinilai membantu penghematan anggaran operasional pemerintah.
Tak hanya dari sisi efisiensi, Rahmad juga menyoroti dampak sosial dari kebijakan tersebut. Ia menilai WFH dapat memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya laki-laki, untuk lebih dekat dengan keluarga.
“WFH ini juga baik untuk mendekatkan pegawai dengan keluarganya. Selama ini mereka berangkat pagi, pulang sore. Dengan WFH, mereka bisa lebih sering bertemu anak-anaknya,” ujarnya.
Meski demikian, Rahmad menekankan bahwa keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kebijakan WFH akan dipertimbangkan secara matang dengan melihat berbagai aspek, termasuk efektivitas kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publik.
“Ini yang menjadi pertimbangan apakah WFH akan dilanjutkan atau tidak ke depan,” kata dia.
Pemerintah Kota Balikpapan, lanjut Rahmad, akan terus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap mengutamakan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan kesejahteraan pegawai.
