Senin, Oktober 7, 2024
No menu items!
spot_img

Usai Walk Out, Menlu Retno Sebut Resolusi Palestina Diadopsi, Tapi Dilanggar dan Tidak Disanksi!

satuindonesia.co.id, New York – Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi usai menyampaikan statement dalam debat terbuka atau oven debate di Dewan Keamanan PBB menyampaikan press briefing, New York pada Selasa (23/1/2024).

Retno Marsudi mengatakan debat terbuka tersebut merupakan debat terbuka dewan keamanan PBB ketiga mengenai Gaza dalam tiga bulan terakhir dan Indonesia hadir di ketiganya.

“Ini merupakan salah satu perwujudan konsistensi komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina di dalam pernyataan di Dewan Keamanan PBB,” kata ujar Retno Marsudi, mengutip YouTube MoFA Indonesia, Rabu (25/1/2024).

Tadi saya ingatkan, tutur Retno menjelaskan, bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dan bukan untuk mentoleransi perang, apalagi genosida.

Menlu mengingatkan, “Piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Pertanyaan saya kepada kepada Dewan Keamanan PBB adalah sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi dan berapa banyak telah dilaksanakan,”.

Hal tersebut, lanjut Retno menjelaskan, pertanyaan tersebut memang sengaja disampaikannya, karena banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina. Namun, tidak ada sanksi kepada para pelanggar.

“Kemana Palestina harus mengadu, jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri. Sementara rakyat Palestina dibunuh Israel tanpa dihukum,” tegas Retno.

Desak Gencatan Senjata Permanen

Menlu juga menyoroti aksi militer yang meluas di luar Gaza dan ancaman perang di kawasan Timur Tengah. Karena itu, Menlu mendesak adanya gencatan senjata permanen antara Israel dan Palestina.

“Pentingnya terciptanya gencatan senjata segera dan permanen. Ini akan menjadi game changer untuk segala hal,” ucapnya.

Menurutnya, gencatan senjata permanen akan membuat proses solusi dua negara berjalan dan dapat mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza.

“Yang paling penting ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca-konflik, dan proses solusi dua negara. Saat yang sama, penting untuk terus mendukung upaya senior humanitarian and reconstruction coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza,” tukasnya.

Redaksi

TERPOPULER

TERKINI

Perpanjang Masa Tugas, Mendagri Lantik Kembali Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik

satuindonesia.co.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memperpanjang kembali masa jabatan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik yang sebelumnya telah berakhir pada...
- Advertisment -spot_img