satuindonesia.co.id, Bandung Barat – Rapat koordinasi penanganan bencana pergerakan tanah dan tanah longsor dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Suharyato S.Sos., M.M, di Posko Darurat Bencana, Kantor Kecamatan Rongga, Selasa (5/3/2024).
Usai rapat, rumah warga yang terdampak maupun terancam fenomena pergerakan tanah di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat bakal direlokasi Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Penanganan setelah tanggap darurat di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi adalah kita harus dilakukan relokasi. Di daerah ini sudah tidak bisa lagi digunakan untuk permukiman warga,” kata Suharyanto, mengutip BNPB, Rabu, (6/3/2024).
Dari hasil kaji cepat dapat dipastikan Kepala BNPB bahwa saat ini ada sebanyak 28 rumah yang sudah pasti harus direlokasi karena memang telah terdampak dan berada di zona merah rawan pergerakan tanah. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan jumlah rumah yang harus direlokasi hingga mencapai 40-50 rumah.
“Untuk yang langsung harus direlokasi ada sebanyak 28 rumah. Tetapi tentu saja ada potensi-potensi sebanyak 40-50 rumah penduduk yang harus direlokasi ke tempat yang baru,” ungkapnya.
Adapun dalam tahapan proses relokasi rumah warga tersebut, BNPB telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk asesmen lokasi mana yang paling direkomendasikan.
Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berikut jajarannya mulai dari BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Kabupaten Bandung Barat dan seluruh unsur forkopimda lainnya akan menyediakan lahannya dan proses pendataan lebih lanjut.
“Pemerintah Daerah atas rekomendasi Badan Geologi sudah menentukan beberapa alternatif lahan untuk relokasi. Ini tentu saja nanti akan dievaluasi dan diasesmen mana yang paling baik,” ujar Suharyanto.
Masih Tahap Tanggap Darurat
Kepala BNPB memastikan bahwa hingga hari ini, fokus utama dari penanganan darurat adalah bagaimana memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi dengan baik. Selama masa tanggap darurat, maka seluruh rangkaian proses yang masuk dalam tahapan ini menjadi prioritas utama.
“Saat ini masih dalam tahap tanggap darurat. Ada 192 warga yang mengungsi. Tentu saja BNPB memberikan bantuan untuk memastikan para pengungsi ini terpenuhi kebutuhan dasarnya,” imbuh dia.
BNPB telah menyerahkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai 250 juta rupiah berikut beberapa jenis logistik dan peralatan untuk memberikan dukungan kepada warga terdampak maupun Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Rinciannya meliputi makanan siap saji 250 paket, sembako 250 paket, biskuit protein 250 paket, hygiene kit 250 paket, matras 250 lembar, selimut 250 lembar, air mineral 250 dus, tenda pengungsi 2 unit, tenda keluarga 50 unit dan kasur lipat 100 unit.
“Untuk operasional awal kami tadi juga sudah menyerahkan kepada Pak Bupati. Sehingga harapannya warga yang terdampak ini tidak terlalu lama tinggal dipengungsian,” tukas Suharyanto.
Suharyanto lebih lanjut pula mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan lain berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan dan harus bertahan sementara di pengungsian.
Adapun besaran DTH yang akan diserahkan adalah senilai 500 ribu rupiah untuk tiap-tiap Kepala Keluarga. DTH ini nantinya dapat digunakan untuk menyewa tempat tinggal sementara sambil menunggu rangkaian proses pemulihan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya.
“Per KK akan diberikan bantuan dana tunggu hunian sebesar 500 ribu yang dapat digunakan untuk menyewa tempat tinggal sementara,” tutup Suharyanto.
Redaksi
.){kind=link}