Samarinda, Satu Indonesia – Ketua AP3K Kaltim, Fadhil Anwar menegaskan bahwa menjelang pelaksanaan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Asosiasi PPPK Kalimantan Timur mendukung sepenuhnya pelaksanaan Silatnas tersebut.
Dimana sesuai rencana, kegiatan Silatnas akan digelar pada 7 September 2026 mendatang di Istana Negara, Jakarta.
“Silatnas ini menjadi ruang penting bagi PPPK dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan terorganisasi kepada Pemerintah Pusat”, aku Fadhil Anwar dalam siaran persnya, di Samarinda.
Pihaknya melihat persoalan PPPK Paruh Waktu bukan hanya menyangkut status kepegawaian, tetapi juga kepastian karier, kesejahteraan, penghasilan, serta perlindungan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Karena itu, aspirasi yang disampaikan harus menjadi perhatian serius Pemerintah,” ujarnya yang sehari-hari bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur ini.
Fadhil juga menegaskan, AP3K Kaltim mendukung sepenuhnya perjuangan rekan-rekan PPPK Paruh Waktu, agar ada kebijakan yang memberikan kepastian bagi PPPK Paruh Waktu lintas profesi, termasuk tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan guru.
Mereka selama ini tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Sudah sepatutnya Negara memberikan kepastian dan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Selain itu, Fadil juga mengingatkan kepada kawan-kawan yang berjuang secara langsung ke Jakarta,
agar dalam menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan bermartabat. Jangan sampai perjuangan untuk mendapatkan kesejahteraan justru menimbulkan persoalan baru.
“Kami berharap Pemerintah membuka ruang dialog dan menghasilkan solusi yang konkret,” ucap Fadhil.
“Asosiasi PPPK Kalimantan Timur siap mengawal aspirasi PPPK dan terus membangun komunikasi dengan Pemerintah, baik di tingkat Daerah maupun Pusat. Harapan kami, Silatnas ini bukan sekadar menyampaikan tuntutan, tetapi menjadi momentum lahirnya kebijakan yang memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi PPPK Paruh Waktu”, lanjutnya.
Sementara itu, Jauhar Efendi selaku Penasehat AP3K Kaltim, mengatakan bahwa komunikasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan itu perlu terus dijalin, agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Jaga niat awal untuk berjuang. Jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak lain sebagai penumpang gelap dan merusak fasilitas publik dalam menyampaikan aspirasi”, pungkas Jauhar Efendi, yang sehari-hari menjabat sebagai Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim.
(MH/HL)
