Satu Indonesia, Balikpapan – Uji coba pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) secara digital mendorong peningkatan signifikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Balikpapan. Dalam waktu sekitar satu bulan, jumlah warga yang mengaktifkan IKD hampir dua kali lipat dibandingkan sebelum program tersebut diterapkan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan, Tirta Dewi, mengatakan hingga pertengahan Juli 2026 tingkat aktivasi IKD telah mencapai sekitar 15 persen dari total penduduk atau setara dengan sekitar 80.000 jiwa.
“Alhamdulillah, adanya pendaftaran Perlinsos secara digital membuat aktivasi IKD terus bergerak naik. Saat ini aktivasi IKD di Balikpapan sudah mencapai 15 persen atau sekitar 80.000 jiwa,” ujar Tirta Dewi, Selasa (14/7/2026).
Menurut Tirta, sebelum uji coba digitalisasi Perlinsos dimulai, tingkat aktivasi IKD di Balikpapan masih berada di kisaran 8 persen. Persyaratan penggunaan IKD untuk mengakses layanan Perlinsos digital dinilai menjadi faktor utama meningkatnya minat masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital.
Ia menjelaskan, seluruh proses pendaftaran Perlinsos kini dilakukan secara terintegrasi melalui platform digital pemerintah. Warga yang ingin mendaftar diwajibkan memiliki akun IKD yang telah aktif sebelum mengakses layanan tersebut.
“Semua pendaftaran melalui situs Perlinsos wajib menggunakan IKD. Jadi masyarakat terlebih dahulu harus mengaktifkan IKD sebelum dapat mengakses layanan tersebut,” katanya.
Selain memiliki IKD aktif, masyarakat juga harus menyiapkan Nomor ID Pelanggan PLN sebagai salah satu persyaratan administrasi. Melalui sistem tersebut, calon pendaftar dapat mengetahui hasil verifikasi secara langsung terkait kelayakan sebagai penerima bantuan sosial.
“Melalui sistem ini, setiap orang bisa mengetahui secara langsung dan transparan apakah mereka layak atau tidak menjadi penerima bantuan sosial,” ujar Tirta.
Ia menuturkan, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari uji coba sistem yang dikembangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan akurasi pendataan dan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Sistem tersebut dirancang untuk melakukan verifikasi data masyarakat secara otomatis berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Pemerintah pusat juga menetapkan target partisipasi digitalisasi Perlinsos di Kota Balikpapan mencapai 70 persen atau sekitar 187.000 kepala keluarga dari total 268.052 kepala keluarga yang ada.
“Target dari pemerintah pusat untuk digitalisasi Perlinsos minimal 70 persen, atau sekitar 187.000 kepala keluarga dari total 268.052 kepala keluarga yang ada di Balikpapan,” jelasnya.
Tirta menegaskan, program tersebut terbuka bagi seluruh warga Balikpapan, baik yang selama ini menjadi penerima bantuan sosial maupun masyarakat umum. Selain untuk mempermudah layanan, program ini juga menjadi bagian dari pengujian kapasitas sistem Perlinsos digital.
“Semua warga bisa mendaftar, baik secara mandiri maupun melalui agen bantuan. Ini juga menjadi bagian dari pengujian kapasitas sistem dan server aplikasi Perlinsos digital,” katanya.
Untuk mempercepat capaian target, Disdukcapil mengimbau masyarakat yang belum mengaktifkan IKD maupun belum mengikuti pendaftaran Perlinsos digital agar memanfaatkan layanan di kantor-kantor kelurahan.
“Petugas di setiap kelurahan siap membantu masyarakat mulai dari proses aktivasi IKD hingga pendaftaran Perlinsos digital sampai selesai,” pungkas Tirta.
