Balikpapan, Satu Indonesia — Dinamika politik di Provinsi Kalimantan Timur memanas seiring mencuatnya pengajuan hak angket oleh DPRD setempat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan agar langkah tersebut tidak mengganggu stabilitas pemerintahan maupun pelayanan publik.
“Hak angket itu hak DPRD, silakan digunakan. Tapi yang paling penting hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD Kaltim harus tetap baik,” ujar Tito di sela kunjungannya ke Balikpapan mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait, Selasa (5/5/2026).
Hak angket merupakan instrumen pengawasan DPRD untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah atau berdampak luas. Di berbagai daerah, penggunaan hak ini kerap memicu ketegangan antara legislatif dan eksekutif serta berpotensi menghambat pengambilan kebijakan.
Di Kalimantan Timur, isu ini muncul di tengah sorotan terhadap sejumlah kebijakan strategis daerah, termasuk pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan. Meski substansi yang diselidiki belum dirinci, dinamika tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kinerja pemerintahan jika tidak dikelola secara tepat.
Tito menegaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terus memantau perkembangan situasi. Pendekatan yang dilakukan lebih menitikberatkan pada penguatan komunikasi antar-pemangku kepentingan, bukan intervensi langsung.
“Kami monitor dinamika yang berkembang. Pendampingan dilakukan agar komunikasi antara gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD tetap berjalan baik,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa sistem pengawasan terhadap pemerintah daerah telah berjalan berlapis, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus melalui evaluasi pemerintah pusat sebelum ditetapkan.
“Review dilakukan sebelum menjadi APBD. Itu sangat teknis, termasuk efisiensi anggaran dan kesesuaian program. Jadi sebenarnya mekanisme kontrol itu sudah ada,” ujarnya.
Evaluasi tersebut mencakup sinkronisasi dengan program prioritas nasional, pemenuhan alokasi belanja wajib seperti pendidikan dan kesehatan, hingga pengendalian belanja yang dinilai tidak produktif.
Meski demikian, Tito mengakui dinamika politik lokal tetap menjadi faktor penting dalam jalannya pemerintahan daerah. Ia menegaskan pendekatan persuasif menjadi pilihan utama pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas.
“Saya membangun komunikasi. Prinsip saya seperti menarik benang dari tepung, persoalan selesai tapi tidak menimbulkan kegaduhan baru,” ucapnya.
Ia mengingatkan, eskalasi politik yang tidak terkendali dapat berdampak pada percepatan pembangunan daerah, terutama mengingat posisi strategis Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Karena itu, Tito meminta seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan dialog agar kondusivitas daerah tetap terjaga.
“Jangan sampai dinamika politik ini mengganggu pelayanan publik dan pembangunan. Kondusivitas harus dijaga,” katanya.
