Balikpapan, Satu Indonesia — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Kalimantan Timur mengalami lonjakan signifikan pada 2026. Total kuota bedah rumah meningkat drastis dari sekitar 655 unit pada tahun sebelumnya menjadi 3.000 unit tahun ini.
Peningkatan ini didorong oleh kontribusi lebih besar dari pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menaikkan alokasi dari 500 menjadi 1.000 unit, sementara Pemerintah Kota Balikpapan menggandakan dukungannya dari 100 menjadi 200 unit. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menambah sekitar 700 unit.
Khusus di Balikpapan, pelaksanaan program dipercepat dari jadwal semula 20 Mei 2026 menjadi 15 Mei 2026. Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada 15 Agustus 2026 dengan dukungan 39 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Program ini difokuskan untuk menekan angka rumah tidak layak huni serta mengurangi backlog perumahan.
Peningkatan skala program tersebut terungkap dalam kunjungan Menteri PKP, Maruarar Sirait, di lokasi pelaksanaan BSPS di RT 30, Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur.
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar meninjau langsung kondisi rumah warga yang sebelumnya tidak layak huni. Tercatat dua unit rumah menerima bantuan bedah rumah dari pemerintah.
“Program ini tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga berdampak ekonomi. Kami pastikan tepat sasaran, transparan, dan tanpa pungutan karena bersumber dari APBN,” ujarnya.
Maruarar juga menegaskan bahwa percepatan dan peningkatan kuota merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program bedah rumah ini tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kami memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan tanpa pungutan karena bersumber dari APBN,” ujar Maruarar.
Menurutnya, peningkatan kuota hingga lima kali lipat menunjukkan prioritas pemerintah terhadap sektor perumahan, khususnya di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Dukungan daerah sangat penting untuk memastikan program menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyatakan komitmen pemerintah provinsi dalam memperluas jangkauan program.
“Kami mendukung penuh program ini dengan meningkatkan alokasi menjadi 1.000 unit. Harapannya, semakin banyak masyarakat Kalimantan Timur yang dapat menikmati hunian layak dan meningkatkan kualitas hidup mereka,” kata Rudy.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat prasejahtera.
Dengan percepatan pelaksanaan dan peningkatan kuota tersebut, program BSPS di Kalimantan Timur pada 2026 ditargetkan memberikan dampak nyata, baik dalam peningkatan kualitas hunian maupun penguatan ekonomi lokal melalui pembangunan berbasis masyarakat.
