Satu Indonesia, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan terus mengembangkan program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Namun, dari sembilan lokasi yang direncanakan, baru satu koperasi yang telah beroperasi, sementara lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian Balikpapan, Heruressandy Setya Kusuma, menyampaikan bahwa satu koperasi yang telah beroperasi berada di kawasan Graha Indah.
“Saat ini yang sudah selesai satu di Graha Indah,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, lima koperasi lainnya telah memasuki tahap pembangunan dengan progres di atas 50 persen, yakni di wilayah Karang Joang, Manggar, Manggar Baru, Teritip, dan Gunung Bahagia. Sementara itu, tiga lokasi lain masih dalam tahap awal pengerjaan, termasuk di Batu Ampar dan Sepinggan Baru.
Secara keseluruhan, jumlah koperasi yang telah terbentuk di Balikpapan mencapai 34 unit. Namun, tidak seluruhnya dapat segera dibangun karena keterbatasan lahan yang menjadi kendala utama. Pemerintah kota saat ini terus berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan melakukan koordinasi lintas instansi.
“Karena yang menjadi kendala utama memang lahan. Idealnya lahan pemerintah memiliki peruntukan jelas, termasuk untuk koperasi,” jelasnya.
Menurut Heruressandy, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pengelola aset daerah untuk memanfaatkan lahan milik pemerintah guna mendukung pembangunan koperasi di berbagai kelurahan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program yang telah direncanakan.
Dalam tahap awal operasional, koperasi yang telah berjalan difokuskan pada distribusi barang subsidi melalui kerja sama dengan badan usaha milik negara. Produk yang disalurkan meliputi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), gula, serta minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, kerja sama distribusi gas elpiji juga sedang dalam tahap penjajakan.
Ia menambahkan, hingga saat ini koperasi belum mendapatkan dukungan modal usaha sehingga operasional masih terbatas pada pengelolaan barang subsidi. Ke depan, koperasi dirancang berkembang menjadi unit usaha yang menyerupai minimarket untuk memenuhi kebutuhan pokok anggota, bahkan masyarakat umum jika stok mencukupi.
Program pembangunan KKMP tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan didukung pemerintah pusat melalui skema pendanaan Danantara yang melibatkan Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana.
Dari sisi kelembagaan, pengurus koperasi berasal dari masyarakat setempat dan dipilih melalui musyawarah kelurahan. Struktur organisasi terdiri atas lima pengurus dan tiga pengawas, dengan lurah setempat bertindak sebagai ketua pengawas.
“Pengurus dan ketua dipilih melalui musyawarah. Tidak ada syarat khusus, seperti organisasi pada umumnya,” tambahnya.
Melalui program ini, Pemkot Balikpapan berharap koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat distribusi kebutuhan pokok di tingkat kelurahan secara berkelanjutan.
