Satu Indonesia, Nusantara – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bersama unsur pimpinan fraksi dan alat kelengkapan melakukan kunjungan kerja ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (20/4/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur serta fasilitas penunjang sebelum rencana pemindahan lembaga negara direalisasikan.
Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah , menjelaskan bahwa agenda kunjungan mencakup peninjauan sejumlah titik strategis di kawasan inti pemerintahan. Rombongan dijadwalkan mengunjungi kantor otorita IKN untuk mendapatkan pemaparan terkait perkembangan pembangunan, sekaligus melihat langsung progres sejumlah fasilitas penting.
“Yang pertama kita akan ke kantor IKN untuk mendapatkan presentasi terkait perkembangan pembangunan. Setelah itu kita meninjau persil MPR untuk melihat sejauh mana progresnya, termasuk apakah sudah ada peletakan batu pertama,” ujarnya.
Selain kawasan persil MPR, rombongan juga meninjau infrastruktur pendukung lain seperti jalan tol, bandara, fasilitas kesehatan, hingga tempat ibadah. Bandara Otorita IKN menjadi salah satu fokus perhatian karena akan berperan sebagai akses utama mobilitas pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) di masa mendatang.
Siti Fauziah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final terkait waktu pemindahan MPR ke IKN. Menurutnya, seluruh proses masih menunggu arahan Presiden, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan fasilitas penunjang secara menyeluruh.
“Kalau pindah, kita tergantung arahan dari Presiden. Yang penting, kalau semuanya sudah siap, baru kita akan memindahkan ASN dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif ke IKN,” katanya.
Ia menambahkan, perencanaan kawasan persil MPR sebenarnya telah disusun sejak 2022 melalui mekanisme sayembara desain. Rancangan tersebut bahkan telah mencakup detail tata ruang, meski masih memungkinkan dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan terkini.
Dalam konteks anggaran, Siti Fauziah juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap melakukan efisiensi, namun kebutuhan strategis seperti pemindahan pusat pemerintahan tetap menjadi prioritas utama. Penyesuaian anggaran akan dilakukan secara selektif agar program yang bersifat penting tetap berjalan.
Kunjungan ini turut dihadiri sejumlah pimpinan MPR, di antaranya Ahmad Muzani, Hidayat Nur Wahid, Edi Suparno, dan Rusli Kirana, beserta pimpinan fraksi lainnya.
Melalui kunjungan ini, MPR berharap dapat memperoleh gambaran komprehensif terkait kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Hasil peninjauan tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan waktu yang tepat untuk memindahkan aktivitas lembaga negara ke ibu kota baru di Kalimantan Timur.
