Samarinda, Satu Indonesia – Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda, Saparuddin, mendorong adanya langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyikapi polemik iuran BPJS. Ia menilai diperlukan forum bersama untuk mencari solusi terbaik.
Menurut Saparuddin, pemerintah provinsi perlu segera mengundang seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut dinilai penting untuk membahas persoalan pembiayaan BPJS secara komprehensif.
“Kami mengusulkan agar pemerintah provinsi mengundang seluruh kepala daerah dan instansi terkait untuk membicarakan solusi bersama,” ujar Saparuddin pada Sabtu (11/04/2026).
Selain menilai dialog menjadi langkah paling tepat dalam situasi saat ini, Saparuddin juga mengingatkan kondisi keuangan daerah saat ini sedang menghadapi tekanan. Hal tersebut membuat semua pihak perlu duduk bersama agar kebijakan yang diambil tidak memberatkan daerah.
“Kita paham kondisi fiskal daerah sedang sulit, tetapi pelayanan kepada masyarakat miskin tidak boleh berhenti,” kata Sapparudin.
Ia menegaskan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
Lebih lanjut, Ketua TWAP menyarankan agar Gubernur Kaltim mengevaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan. Bahkan, menurutnya surat Sekprov tersebut perlu ditinjau kembali jika dinilai menimbulkan persoalan.
Ia juga meminta agar polemik ini tidak semakin memanas di ruang publik. Semua pihak pun dihimbau untuk fokus pada penyelesaian masalah, bukan memperkeruh suasana.
“Tidak perlu saling mengompori, yang penting bagaimana kita keluar dari masalah ini,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang sehat antar pemangku kepentingan.
Terkait tudingan adanya hoaks, Sapparudin menilai hal tersebut tidak tepat. Ia menegaskan bahwa respons yang disampaikan Wali Kota Samarinda merupakan bentuk tanggapan terhadap surat resmi, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai informasi yang menyesatkan.
