Satu Indonesia, Balikpapan – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyampaikan sebanyak 1.036 usulan pokok pikiran DPRD sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
“Hasil Musrenbang ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kota Balikpapan tahun 2027,” ujar Budiono dalam sambutannya, Kamis (2/4/2026).
Ia menegaskan bahwa pembangunan kota tidak hanya berfokus pada aspek fisik semata, tetapi juga mencakup keseimbangan antara manusia, sistem, dan lingkungan.
“Mewujudkan kota yang nyaman untuk semua bukan sekadar membangun gedung pencakar langit atau memperluas jalan aspal, tetapi tentang menciptakan harmoni antara manusia, sistem, dan lingkungan,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Budiono menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses. Usulan tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan rancangan awal RKPD.
“Pokok-pokok pikiran DPRD ini disusun berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran,” ujarnya.
Dari total 1.036 usulan, mayoritas diarahkan pada sektor infrastruktur. Rinciannya, bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman mendominasi dengan porsi sekitar 86 persen.
“Kita masih memerlukan infrastruktur yang lebih baik lagi di Kota Balikpapan,” ucap Budiono.
Selain itu, bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan menyumbang sekitar 8,26 persen usulan. Sementara sektor komunikasi dan informatika sebesar 3,2 persen, kesehatan 2,1 persen, lingkungan hidup 1,2 persen, serta pendidikan dan ketahanan pangan masing-masing 0,7 persen. Adapun sektor perindustrian dan pariwisata tercatat sebesar 0,6 persen.
Budiono menjelaskan kecilnya porsi usulan di bidang pendidikan disebabkan alokasi anggaran sektor tersebut yang dinilai sudah cukup besar.
“Kemungkinan kita akan lebih mengarah kepada infrastruktur dan kesehatan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah memerlukan kolaborasi berbagai pihak, tidak hanya pemerintah.
“Pembangunan ini bukanlah kerja satu pihak semata, melainkan hasil sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan DPRD sebagai representasi suara masyarakat,” tutur Budiono.
DPRD berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara akuntabel dan bertanggung jawab.
“Kami berharap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Balikpapan dapat direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan pemerintah,” ujarnya.
Budiono optimistis, dengan perencanaan yang matang dan kerja sama semua pihak, Balikpapan dapat menjadi kota yang nyaman bagi seluruh warganya.
