Samarinda, Satu Indonesia – Pemerintah Kota Samarinda melalui Asisten II Sekretariat Daerah, Marnabas Patiroy, menyampaikan hasil rapat koordinasi bersama Wali Kota Samarinda terkait sejumlah agenda strategis daerah.
Dalam rapat tersebut, dibahas beberapa prioritas utama, antara lain:
- Kesiapan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru)
- Pengamanan ketersediaan pasokan energi
- Penanganan sedimentasi di Sungai Mahakam
- Rencana pembangunan SPBU khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Marnabas menjelaskan bahwa Pemkot telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman selama masa libur Nataru.
Posisi kota Samarinda yang berdekatan dengan Balikpapan memiliki kelebihan dalam suplai energi. Selain itu, adanya penambahan kuota dari Balikpapan diproyeksikan dapat memperkuat stok BBM di Samarinda. Dinas Perdagangan diminta melakukan kajian lanjutan terkait kebutuhan tambahan tersebut.
Pemkot juga menyoroti kebutuhan LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Marnabas menegaskan perlunya penambahan kuota sekaligus memastikan distribusinya tepat sasaran.
Warga tidak mampu yang belum terdaftar sebagai penerima diimbau segera melapor ke Dinas Perdagangan untuk diverifikasi. Pemkot juga mewaspadai potensi kenaikan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg agar tidak memicu lonjakan harga di pasaran.
Mengenai proyek sedimentasi di depan area Pertamina, Marnabas menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena mengganggu estetika kawasan dan berpotensi menimbulkan risiko teknis akibat adanya jaringan pipa bawah air. Pertamina pun merespons positif dan akan segera melakukan koordinasi teknis. Kedepannya Pemkot akan melibatkan dinas terkait dalam menentukan metode pengerukan yang aman.
Terkait rencana pemindahan sebagian aktivitas Pertamina ke wilayah Palaran, Marnabas menyampaikan bahwa prosesnya tetap berjalan. Aktivitas dengan tingkat risiko tinggi bagi permukiman padat di sekitar lokasi eksisting akan dipertimbangkan untuk dipindahkan secara bertahap.
Pemkot juga menegaskan rencana pembangunan SPBU ASN yang akan berlokasi di kawasan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jalan MT. Haryono. Lahan tersebut telah ditinjau Wali Kota dan dinyatakan memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas tersebut.
Perencanaan teknis (DED) akan diselesaikan lebih dulu, dengan target penyusunan progres perencanaan pada minggu depan. Operasional SPBU diperkirakan dapat dimulai pada tahun 2026.
SPBU ini diprioritaskan bagi ASN Pemkot Samarinda dan tenaga non-ASN yang jumlahnya mencapai lebih dari 10.000 orang. Keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu mengatur arus kendaraan ASN agar lebih tertib dan tidak menambah kepadatan di SPBU umum.
Pembangunan SPBU direncanakan menggunakan anggaran APBD, sementara opsi pengelolaan ke depan dapat melibatkan BUMD sesuai ketentuan pemerintah daerah.
