Samarinda, Satu Indonesia – Asa masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) untuk mendapat akses jalan yang lebih baik tiada henti disuarakan pasca menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) lebih dari sepuluh tahun yang lalu.
Kabupaten termuda ini masih tercatat sebagai salah satu kabupaten paling terlindungi di Kalimantan Timur. Akses utama masyarakat untuk keluar masuk daerah ini masih bertumpu pada Sungai Mahakam.
Bahkan, kondisi ini menyebabkan tingginya biaya logistik yang berujung pada mahalnya harga barang kebutuhan pokok, hingga terbatasnya layanan pendidikan dan kesehatan.
Dalam Dialog Publika TVRI Kaltim di Samarinda pada Selasa (2/9/2025), Wakil Bupati Mahulu menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama provinsi sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp206 miliar untuk pembangunan jalan Tering-Ujoh Bilang. Namun ia menjadi stres lantaran kualitas konstruksi menjadi hal paling penting agar jalan tidak cepat rusak.
Lanjut ditegaskannya, kalau hanya mengandalkan aspal, maksimal enam bulan sudah rusak, solusinya harus beton agar bertahan lama.
“Jangan sampai pembangunan setengah-setengah,” tegas Wabup dalam forum yang secara khusus membahas progres pembangunan akses jalan darat menuju wilayah hulu Mahakam.
Sementara dari sisi teknis, Kasatker Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kaltim BBPJN Mochamad Saktianto memastikan tahun ini ada tiga paket pekerjaan, termasuk peningkatan ruas Tering–Long Bagun sepanjang lebih dari 20 kilometer.
“Ruas ini sangat vital karena akan menjadi jalur penghubung Mahulu dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, bahkan membuka koneksi ke Sarawak, Malaysia,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PUPR-Pera Kaltim, R. Hariadi msnyebutkan bahwa pembangunan jalan penghubung Tering-Ujoh Bilang ditargetkan selesai pada Desember 2025 mendatang. Penyelesaian jalur ini diyakini akan memperlancar distribusi barang sekaligus mobilitas di masyarakat kawasan pedalaman.
“Komitmen pemerintah provinsi yang menargetkan jalan darat menuju Mahulu ditargetkan rampung paling cepat akhir 2025 dan paling lambat 2026,” ujar Hariadi.
Lanjut dijelaskannya, bagi masyarakat Mahulu, jalan darat bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan urat nadi yang menentukan masa depan. Dengan jalan yang layak, biaya logistik bisa ditekan, distribusi hasil perkebunan lebih cepat, harga kebutuhan pokok lebih terjangkau, dan akses pendidikan serta kesehatan lebih mudah didapat.
Oleh karena itu, “Janji penyelesaian jalan pada akhir tahun 2025 menjadi harapan besar sekaligus tuntutan nyata,” tambahnya.
Redaksi
 untuk mendapat akses jalan yang lebih baik tiada henti disuarakan pasca menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) lebih dari sepuluh tahun yang lalu.){kind=link}