Samarinda, Satu Indonesia – Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai salah satu dari tujuh lokasi percontohan (pilot provinces) transformasi ekonomi hijau.
Bersama Provinsi Bali dan Kepulauan Riau, Kalimantan Timur mendapat kehormatan untuk menjadi fokus utama dalam implementasi proyek ini.
Selain itu terdapat empat provinsi tambahan yang juga terlibat sebagai wilayah pendukung, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Sejalan dengan proyek tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama mitra pembangunan Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), menggelar Rapat Koordinasi Kajian Kebutuhan Kapasitas Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (19/6/2025) di Ruang Rapat Propeda Lantai II Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
”Penunjukan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan kesiapan Kalimantan Timur dalam mendukung agenda transformasi ekonomi hijau yang menjadi arah kebijakan pembangunan nasional dan global,” kata Wahyu Gatut Purtoyo, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam Bappeda Kaltim.
Menurut Wahyu, rapat koordinasi ini merupakan bagian dari implementasi awal proyek kerja sama “Green Economic Recovery: Green Growth Diagnostic Framework” antara Bappenas dan Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Jerman.
”Proyek ini bertujuan mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan melalui penguatan kapasitas perencanaan pembangunan berbasis bukti, peningkatan sinergi kebijakan, serta pengembangan kapasitas daerah,” ucapnya.
Dalam paparannya, perwakilan GIZ menyampaikan hasil awal kajian kebutuhan kapasitas di Kalimantan Timur. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan serta tantangan yang dihadapi daerah dalam mendukung transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan kontekstual.
Diskusi berlangsung aktif melibatkan seluruh peserta dari beberapa Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk BPKAD, DPMPTSP, Dinas LH, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan lainnya.
Dalam sesi penutup, Direktur Ibnu Yahya menekankan pentingnya komitmen dan kolaborasi lintas sektor di tingkat daerah agar strategi pembangunan hijau dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, serta dapat menjawab tantangan spesifik wilayah.
Rapat koordinasi ini menjadi tonggak awal dari proses partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan lokal dalam menyusun agenda pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Turut hadir serta memberikan arahan kunci dalam rakor ini ialah Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Bappenas, Ibnu Yahya, yang juga menjadi penanggung jawab utama pelaksanaan proyek di tingkat nasional.
