Jakarta, Satu Indonesia – Pemerintahan Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kuota 220.000 rumah subsidi.
Dalam keterangannya seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4/2025), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan menyiapkan rumah bersubsidi bagi pekerja profesi.
“Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen,” ujar Ara, dikutip dari Antara, Rabu (2/4/2025).
Pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) malam Dari jumlah tersebut,
“Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya,” tambahnya.
Selain profesi wartawan dan petani, lanjut Menteri Ara, pihaknya juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.
Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.
Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.
Ia menegaskan, rumah subsidi ini nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.
KemenPKP bahas pembangunan rumah dari CSR maupun secara mandiri swadaya masyarakat
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, Walikota Bekasi Tri Adhianto, Bupati Purwakarta Saepul Bahri dan Bupati Subang Reynaldi Putra didampingi oleh Komisioner Utama BP Tapera Heru Pudyo, Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur pada Rabu (26/03/2025) malam.
Dalam kesempatan ini Menteri Ara membahas terkait strategi dalam menata ruang bagi perumahan yang baik dan benar agar sesuai aturan.
“Sesuai arahan presiden Prabowo untuk melaksanakan program yang pro rakyat dan secara gotong royong, kami sudah mengalokasikan untuk guru 20.000 unit, petani, buruh dan nelayan masing-masing 20.000 unit, untuk ekonomi kreatif 3.000 unit, untuk kementerian kependudukan 2.000 unit,” tambahnya.
Selanjutnya Menteri Ara menjelaskan bahwa pembangunan rumah dalam rangka program 3 juta rumah ini dilakukan dengan konsep gotong royong, selain dari pemerintah, pembangunan lainnya dilakukan dari CSR, pembangunan mandiri secara swadaya oleh masyarakat dan pembangunan perumahan komersil maupun subsidi oleh developer.
Agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran, Kementerian PKP melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan BPS.
“Kami sudah melakukan kerjasama dengan BPS agar bantuan seperti program BSPS dan bantuan rumah susbsidi tepat sasaran. BPS sudah mengeluarkan data terbaru dan akan diupdate per tiga bulan” sambungnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat juga menambahkan terkait pambangunan rumah yang harus memperhatikan lingkungan dan pengelolaan limbah maupun sampah.
“Kita tau bahwa ada permasalahan, seperti di Jawa Barat ketika jumlah penduduk besar dan pembangunan rumah tidak memperhatikan lingkungan, maka akan menghasilkan derita, seperti banjir. Kebijakan yang dimabil hari ini oleh pak Menteri untuk membangun rumah-rumah dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan dengan tidak menggunakan rawa maupun sawah serta memperhatikan pengelolaan sampah.” kata Gubernur Jabar.
Atas pertemuan ini, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari mengapresiasi upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Redaksi
 kuota 220.000 rumah subsidi.){kind=link}