Samarinda, Satu Indonesia – Kalimantan Timur yang memiliki luas daratan mencapai 12,7 juta hektare tentu memerlukan anggaran yang sangat besar.
Meski faktanya Benua Etam julukan Kalimantan Timur berlimpah sumber daya alam di darat dan di laut, namun APBD Kaltim masih jauh dari kata cukup.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Menurut orang nomor satu di Kaltim ini, provinsi ini harus melompat jauh ke depan untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah.
Ikhwal ini disebabkan banyak sumber-sumber pendapatan daerah yang menurut Gubernur belum terkelola dan terserap dengan baik.
Salah satunya pendapatan daerah, yaitu dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud melihat sesuatu yang kurang maksimal.
“Bagi hasil pajak daerah untuk Kutai Timur pada 2024 sebesar Rp1,1 triliun. Sedangkan Samarinda Rp654 miliar dan Kukar Rp614 miliar,” kata Gubernur Rudy Mas’ud di Kantor Gubernur, belum lama ini.
Pertanyaannya, kata Rudy, bagaimana mungkin Kutai Timur yang jumlah penduduknya tidak cukup besar, tetapi jumlah bagi hasil pajak daerahnya jauh lebih besar dari Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Semestinya, lanjut Gubernur, dana bagi hasil pajak, salah satunya dari Pajak Kendaraan Bermotor untuk Samarinda dan Kukar, termasuk daerah lain yang memiliki perusahaan tambang yang lebih banyak, pendapatan daerahnya juga lebih banyak. Tapi faktanya, Kutai Timur yang mendapatkan bagi hasil pajak tertinggi dalam empat tahun terakhir ini.
Optimalisasi pajak harus 100 persen. Baik PKB, BBNKB dan pajak hasil tambang. Intinya, penerimaan pajak daerah masih jauh dari kata optimal.
“Kita punya areal, tapi kita tidak dapat apa-apa. Dari perikanan nol, dari perhubungan pun nol,” kritik Rudy lagi.
“Mungkin bukan karena ada kebocoran, tapi belum banyak yang terpungut saja. Ini yang harus kita lebih maksimalkan lagi,” tegasnya.
Redaksi
