Jakarta, Satu Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta pada Kamis (13/3/2025).
Dalam konferensi pers, Menkeu mengungkapkan pasca lebih dari 50 tahun rule based multilateralisme dan globalisasi menjadi fondasi tatanan ekonomi dunia. Namun kini, unilateralisme menjadi 𝘳𝘶𝘭𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘢𝘮𝘦.
Perang dagang mulai bergolak usai Presiden Donald Trump resmi menduduki kembali gedung putih. Amerika Serikat (AS) lantas menerapkan kenaikan tarif terhadap negara-negara yang notabene sebelumnya sekutu negeri Paman Sam, diantaranya Canada, Eropa dan Mexico.
Kenaikan ini juga diterapkan terhadap RRT, sehingga menimbulkan reaksi retaliasi dan resiprokalitas.
“Setiap negara harus bekerja keras melindungi kedaulatan dan kepentingan masing-masing – tidak terkecuali Indonesia,” tegas Menkeu, dilihat dari unggahan Instagram @smindrawati, dikutip Kamis (13/3/2025).
Di tengah eskalasi perang dagang dan ekonomi serta menghangatnya ancaman perang di berbagai negara, Sri Mulyani menyebut ekonomi Indonesia masih mampu bertahan positif.
“Pertumbuhan ekonomi 2024 masih diatas 5%, inflasi rendah dan Neraca Pembayaran 2024 surplus US $ 7,2 milyar, naik 14,2% dari tahun sebelumnya. Posisi Keseimbangan tetap baik dengan surplus Neraca Perdagangan Januari 2025 naik 78% (IS$ 1,5 milyar ) dibanding tahun 2024 hingga mencapai US$ 3,5 milyar,” paparnya.
Postur APBNKiTa hingga akhir Februari 2025:
– 𝙋𝙚𝙣𝙙𝙖𝙥𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙉𝙚𝙜𝙖𝙧𝙖 Rp316,9 T (10,5% target)
– 𝘽𝙚𝙡𝙖𝙣𝙟𝙖 𝙉𝙚𝙜𝙖𝙧𝙖 Rp348,1 T (9,6% pagu)
– 𝙎𝙪𝙧𝙥𝙡𝙪𝙨 𝙆𝙚𝙨𝙚𝙞𝙢𝙗𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙋𝙧𝙞𝙢𝙚𝙧 Rp48,1 T
Moderasi harga komoditas, kata Menkeu, memang membuat penerimaan negara mengalami perlambatan, namun berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan negara.
Namun, sambung dia, belanja negara tetap 𝘰𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘤𝘬, dengan efisiensi, namun tetap menjaga belanja bantuan sosial dan kepentingan serta kebutuhan rakyat.
“APBN tetap agile sebagai instrumen penting untuk menjaga kinerja ekonomi serta mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat,,” tandas Menkeu.
Redaksi
.){kind=link}