satuindonesia.co.id, Samarinda – Pentingnya pendanaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan sosial menjelang Pilkada 2024 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga pengawas tengah dipastikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itu disampaikan anggota Bawaslu Provinsi Kaltim Galeh Akbar Tanjung di Samarinda, Selasa (14/5/2024). Dia mengatakan persoalan itu menjadi fokus utama dari Bawaslu Kaltim.
“Fokus utama kami adalah untuk memastikan bahwa semua tenaga pengawas, termasuk staf ad hoc yang mengalami musibah, mendapatkan santunan yang layak,” kata Galeh Akbar Tanjung mengutip AntaraKaltim, Selasa (14/5/2024).
Dia mengutarakan bersyukur dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, beban keluarga tenaga pengawas yang mendapatkan musibah dapat sedikit diringankan. Meskipun demikian, kejadian yang tidak diinginkan, setidaknya ada jaminan yang bisa diandalkan.
“Pekerjaan dalam penyelenggaraan pilkada memiliki risiko yang tinggi sehingga penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur, untuk mendukung dan menanggung biaya jaminan ketenagakerjaan bagi pengawas tersebut,* ujarnya.
Untuk itu, Galeh menegaskan, pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama mwnyikapi hal ini.
“Bahwa tidak hanya pimpinan di Bawaslu yang mendapatkan jaminan ketenagakerjaan, tetapi juga staf yang bekerja di lapangan,” pinta Galeh.
Lanjut dia menambahkan, bahwa staf dan jajarannya juga berada di garis depan dan memiliki risiko yang sama tingginya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan jaminan yang sama..
Dengan demikian, “Pertemuan ini menjadi langkah Bawaslu Provinsi Kaltim dalam memastikan bahwa seluruh tenaga pengawas pemilu mendapatkan perlindungan yang memadai. Ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terlindungi bagi semua yang terlibat dalam proses demokrasi di Kalimantan Timur,” sambungnya.
Bawaslu Provinsi Kaltim, sebut Galah, tengah berupaya untuk memastikan bahwa semua persiapan, termasuk aspek pendanaan dan perlindungan tenaga kerja, dapat terlaksana dengan baik.
“Hal ini adalah langkah yang mesti diantisipasi mengingat masih adanya petugas menjadi korban pada Pemilu 2024,” tukasnya.
Ini ungkap Galeh, adalah bagian dari upaya kami untuk mengawal proses pemilu agar berjalan dengan lancar, adil, dan transparan,” terang Galeh.
“Bawaslu terus memberikan perhatian serius pada kesejahteraan dan keamanan tenaga pengawas pilkada. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah di wilayah Kaltim berjalan dengan integritas dan kredibilitas,” tuturnya.
Redaksi
 Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).){kind=link}