Samarinda, Satu Indonesia – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla dengan mengoptimalkan peralatan pemadaman, memperkuat sistem deteksi titik panas, serta membangun jejaring desa tangguh bencana di seluruh kabupaten/kota.
Dalam keterangannya, Selasa (14/04/2026), Kepala BPBD Kalimantan Timur, Buyung Budi Purnomo mengatakan kesiapan peralatan menjadi salah satu faktor utama dalam mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran di lapangan. Ia menyebut hampir seluruh wilayah di Kaltim telah memiliki sarana pemadaman, meski dengan kapasitas yang berbeda.
“Di hampir semua kawasan kabupaten dan kota sudah memiliki peralatan, baik mobil pemadam maupun slip on untuk penanganan kebakaran. Memang kapasitasnya berbeda-beda, tetapi semuanya sudah tersedia,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberadaan peralatan tersebut diharapkan mampu mempercepat respons awal sebelum api meluas, terutama di wilayah yang memiliki akses terbatas dan jauh dari pusat layanan pemadaman.
Selain peralatan, BPBD Kaltim juga mengandalkan sistem pemantauan titik panas (hotspot) yang terus diperbarui secara berkala. Informasi tersebut bersumber dari sistem pemantauan internal BPBD serta data Kementerian Kehutanan.
Menurut Buyung, karakteristik titik panas yang dinamis menuntut adanya sistem informasi yang cepat dan terintegrasi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait di lapangan.
“Hotspot itu sifatnya bergerak dan dinamis. Karena itu kami terus menyampaikan informasi titik panas melalui sistem web BPBD dan data kementerian agar bisa segera dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun dunia usaha,” katanya.
Lebih lanjut ia menambahkan, data tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh sektor usaha, termasuk pertambangan dan perkebunan, untuk memastikan titik panas yang terpantau dapat diverifikasi lebih lanjut sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penanganan awal di lapangan.
BPBD Kaltim menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat deteksi dini, terutama dalam mencegah kebakaran meluas sebelum memasuki tahap darurat.
Di sisi lain, BPBD juga memperkuat peran desa tangguh bencana sebagai ujung tombak informasi di tingkat lokal. Desa-desa tersebut diharapkan mampu memberikan laporan cepat apabila ditemukan indikasi kebakaran atau kondisi yang berpotensi menimbulkan karhutla.
“Desa tangguh bencana ini penting karena lokasi kebakaran bisa berpindah-pindah. Dengan adanya desa tangguh, informasi bisa lebih cepat sampai ke kami untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya lagi.
Selain berfokus pada deteksi dini, BPBD Kaltim juga menilai bahwa pengaturan yang lebih adaptif diperlukan terkait praktik pembakaran lahan di sejumlah wilayah pertanian yang masih mengandalkan kearifan lokal.
Menurutnya, sebagian masyarakat di wilayah tertentu masih menggunakan metode pembakaran terbatas untuk mengolah lahan sawah. Kondisi ini dinilai perlu untuk diatur secara bijak agar tidak menimbulkan risiko kebakaran yang lebih luas.
“Perlu ada regulasi yang tidak hanya melarang secara ekstrem, tetapi juga memberikan solusi dan pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan dampak kebakaran,” ucapnya.
Dalam penanganan kebencanaan, BPBD Kaltim juga melibatkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang berada di bawah koordinasi Dinas Sosial. Relawan ini menjadi bagian penting dalam mendukung respons cepat saat terjadi kondisi darurat.
Buyung menyebut, Tagana tidak hanya aktif di wilayah Kaltim, tetapi juga pernah diterjunkan dalam misi kemanusiaan ke luar daerah. Hal ini menunjukkan peran relawan yang semakin penting dalam sistem penanggulangan bencana.
“Tagana selalu siap siaga, mereka relawan dari Dinas Sosial yang juga sering terlibat dalam penanganan bencana, termasuk penugasan di luar daerah,” katanya.
