Satu Indonesia, Balikpapan – menegaskan komitmennya menjamin akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu di tengah proses evaluasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) .
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Masud, memastikan pembaruan data yang dilakukan bukan penghentian kepesertaan secara sepihak, melainkan penataan agar bantuan tepat sasaran.
“Prinsip kami jelas, jangan sampai ada warga Balikpapan yang tidak mendapatkan layanan kesehatan hanya karena terkendala biaya. Itu tidak boleh terjadi,” ujar Rahmad, Sabtu (14/2/2026).
Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai kondisi riil di lapangan, sekaligus mencegah adanya data ganda maupun peserta yang secara ekonomi sudah mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan.
“Kita ingin datanya valid dan akurat. Kalau ada yang dobel atau sebenarnya sudah mampu, tentu harus disesuaikan. Supaya anggaran benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Rahmad menambahkan, warga yang memenuhi kriteria kurang mampu tetap dapat difasilitasi melalui skema BPJS Kesehatan kelas 3 sesuai ketentuan. Pemerintah kota juga menyiapkan mekanisme agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses layanan kesehatan.
“Kalau memang memenuhi syarat, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Layanan kesehatan tetap berjalan, tidak serta-merta berhenti,” ucapnya.
Sebelumnya, kekhawatiran sempat muncul di tengah masyarakat setelah beredar informasi mengenai penyesuaian data PBI. Sejumlah warga mengaku cemas kepesertaan BPJS mereka menjadi tidak aktif.
Santi, seorang ibu rumah tangga di Balikpapan Utara, mengaku sempat waswas karena mengandalkan BPJS untuk pemeriksaan rutin anaknya.
“Takut kalau tiba-tiba tidak aktif. Biaya berobat sekarang mahal,” katanya.
Namun setelah mendapat penjelasan dari pihak kelurahan, ia mengetahui terdapat prosedur pengajuan ulang apabila masih memenuhi kriteria penerima bantuan.
Rahmad menegaskan, sektor kesehatan menjadi prioritas pembangunan daerah, terlebih dengan posisi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
“Anggaran yang kami kelola harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang nyata. Itu komitmen kami,” tutur Rahmad.
Pemkot Balikpapan mengimbau warga aktif memperbarui data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi melalui perangkat kelurahan setempat agar program bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah berharap penataan data ini tidak menimbulkan keresahan dan memastikan layanan kesehatan bagi warga kurang mampu tetap terjaga.
