Samarinda, Satu Indonesia – Berbagai isu tagihan pekerjaan kontraktor, konsultan proyek, serta kegiatan perangkat daerah tahun anggaran 2025 yang belum terbayar menjadi sorotan warga Samarinda baru-baru ini. Tidak tanggung-tanggung, nominalnya diperkirakan menembus Rp200-300 Miliar. Nilai kewajiban itu disebut-sebut dialihkan pembayarannya ke APBD 2026.
Dalam keterangannya, Rabu (07/01/2025), Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Samarinda, Ananta Fathurrozi, menyampaikan pihaknya belum memberikan penjelasan teknis terkait isu tersebut. Ia menyebut klarifikasi lengkap akan disampaikan langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
“Dalam waktu dekat Pak Wali Kota akan menggelar konferensi pers khusus untuk menjelaskan persoalan ini secara detail,” ujarnya.
Terkait waktu pelaksanaan konferensi pers, Ananta memastikan penyampaian resmi akan dilakukan secepatnya. Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan penjelasan agar informasi yang beredar dapat diluruskan secara terbuka.
Sebagaimana diketahui, pada Selasa (06/01/2025) lalu Pemkot Samarinda menyampaikan lewat pemberitahuan massal ke-10 Camat di Kota Samarinda bahwa pihaknya tengah menghadapi kesulitan keuangan alias shock fiskal.
Kondisi tersebut berpengaruh pada semua sektor belanja APBD 2026, terutama kegiatan Probebaya yang terkena dampak langsung berupa pemotongan dana sebesar 40%.