Jakarta, Satu Indonesia – Setelah melalui proses panjang, Indonesia dan Amerika Serikat (AS) akhirnya merampungkan perundingan terkait Kesepakatan Tarif Resiprokal. Dokumen Agreement on Reciprocal Tariff (ART) direncanakan ditandatangani oleh pemimpin kedua negara pada penghujung Januari 2026.
“Dokumen ART sudah disepakati, selanjutnya adalah legal drafting dan proses teknis. Sebelum akhir Januari 2026, disiapkan dokumen untu ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo dan Presiden Trump,” kata Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers dari AS, Selasa (23/12/2025) waktu Indonesia, didampingi Dubes RI untuk AS, Dwisuryo Indroyono Soesilo.
Sebelumnya sempat tersiar kabar bahwa AS akan membatalkan kesepakatan tarif dengan Indonesia. Menyikapi hal itu, tim negosiasi Indonesia yang dipimpin Airlangga kemudian terbang ke AS untuk kembali membahas kesepakatan tersebut.
Negosiasi pun dilakukan dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS, Jameson Greer di Washington D.C.
“Saat ini, pihak Gedung Putih sedang mengatur jadwal pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden Prabowo,” ucap Menko Airlangga.
Dengan demikian, tidak ada lagi hambatan dalam kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan AS. Seluruh isu substansial baik yang utama maupun teknis, tegas Airlangga, sudah diselesaikan.
Adapun poin penting dari kesepakatan tarif resiprokal adalah, AS menurunkan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen terhadap Indonesia. Pengecualian berupa tarif hingga nol persen diberikan untuk komoditas tertentu seperti minyak sawit, teh, kopi dan kakao.
“Kesepakatan ini penting utamanya bagi sektor industri padat karya, karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja. Yang dikedepankan dalam kesepakatan ini adalah menjaga kepentingan bersama,” ujar Airlangga.
Di sisi lain, Indonesia akan membuka akses pasar bagi AS dan membebaskan bea masuk bagi hampir seluruh produk AS dan menghilangkan hambatan nontarif.
Untuk itu, sebelum berangkat ke AS kemarin, Menko Airlangga membentuk Satgas Debottlenecking. Satgas ini dibentuk untuk mengatasi berbagai hambatan, khususnya perizinan, untuk mendorong masuknya investasi.
Airlangga mengatakan, tidak ada kebijakan Indonesia yang dibatasi dengan tercapainya kesepakatan tarif dengan AS.
“Harapannya, kesepakatan ini dapat memperkuat perdagangan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.
