Samarinda, Satu Indonesia – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Timur angkat bicara terkait kasus pengelolaan dana hibah yang kini menjadi perkara dugaan korupsi di UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan.
Kemenag Kaltim menegaskan tidak terlibat dan tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan dana hibah tersebut.
Dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025), Kepala Kanwil Kemenag Kaltim, Abdul Khaliq dengan tegas membantah tudingan bahwa pihaknya “cuci tangan” atau lepas tanggung jawab atas kasus dugaan penyelewengan dana hibah senilai Rp 1,5 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.
“Secara struktural, UPT Asrama Haji Balikpapan tidak berada di bawah pengelolaan Kanwil Kemenag Kaltim, melainkan satuan kerja langsung di bawah Kementerian Agama RI, tepatnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU),” tegas Khaliq.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Asrama Haji, UPT Asrama Haji kini secara resmi telah berada di bawah Kementerian Haji, bukan menjadi bagian dari struktur Kanwil.
“Asrama Haji Balikpapan hanya pengguna layanan penyelenggaraan ibadah haji. Jadi, kami tidak memiliki hubungan struktural langsung dengan mereka,” jelasnya.
Abdul Khaliq juga menyesalkan adanya pemberitaan yang menuding Kanwil Kemenag “cuci tangan” tanpa ada konfirmasi resmi dari pihaknya.
“Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun perlu kami tegaskan, informasi yang menyebut kami lepas tangan itu tidak benar,” ujarnya lagi.
Melalui klarifikasi ini, Kemenag Kaltim berharap publik dan media dapat memahami posisi kelembagaan secara tepat, agar tidak timbul kesalahpahaman yang bisa menyesatkan opini masyarakat.
