Balikpapan, Satu Indonesia – Rencana pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur dipastikan belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Proyek strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan itu tertunda akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, yang berdampak langsung pada ketersediaan anggaran infrastruktur daerah.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, Alwiati, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan pembangunan rumah sakit tersebut akan dimulai. Hingga kini, belum ada keputusan resmi mengenai penetapan anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Memang informasi soal penundaan itu sudah kami terima. Namun sampai sekarang belum ada penandatanganan anggaran untuk tahun 2026. Jadi kami belum bisa memastikan kapan dimulai, karena semuanya masih menunggu keputusan final dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD,” jelas Alwiati saat dihubungi, Selasa (14/10/2025).
Menurut Alwiati, keputusan terkait pembiayaan pembangunan rumah sakit sepenuhnya bergantung pada hasil pembahasan antara Pemkot dan Banggar DPRD. Dinkes tidak ingin berspekulasi sebelum keputusan final mengenai alokasi dana pembangunan infrastruktur tahun depan diumumkan.
“Saya tidak bisa menyampaikan kepastian apapun sebelum keputusan final keluar dari Banggar. Jangan sampai kami bilang tidak ada anggaran, ternyata nanti muncul di pembahasan akhir,” ujarnya.
Alwiati juga membenarkan pernyataan Budiono, Anggota DPRD Balikpapan sekaligus perwakilan Banggar, yang sebelumnya menyebut proyek RS Balikpapan Timur harus ditunda karena keterbatasan anggaran.
“Benar, itu pernyataan Pak Budiono. Beliau dari Banggar jadi tentu tahu kondisi terkini pembahasan anggaran. Kami juga sudah mendapatkan informasi yang sama, hanya saja secara administratif dan teknis belum ada tindak lanjutnya,” tambahnya.
Kebijakan pemerintah pusat memangkas DBH dinilai berdampak luas terhadap kemampuan daerah dalam membiayai berbagai proyek strategis. Tidak hanya pembangunan RS Balikpapan Timur, beberapa proyek infrastruktur lain juga dikabarkan mengalami penundaan.
“Informasinya memang ada sejumlah proyek yang akan tertunda karena pemangkasan anggaran dari pusat. Tapi secara resmi kami belum menerima surat pemberitahuan tertulis. Jadi posisi kami masih menunggu,” terang Alwiati.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Dinkes Balikpapan memastikan pelayanan kesehatan dasar di wilayah timur tetap menjadi prioritas utama.
“Kami tetap fokus pada pelayanan kesehatan dasar. Jika pembangunan fisik rumah sakit tertunda, kami akan optimalkan puskesmas dan fasilitas kesehatan yang sudah ada, agar masyarakat tetap terlayani,” tegasnya.
RS Balikpapan Timur merupakan salah satu proyek strategis daerah yang dinilai penting untuk pemerataan layanan kesehatan di wilayah timur kota. Selama ini, masyarakat di kawasan tersebut masih bergantung pada RSUD Beriman dan beberapa fasilitas kesehatan swasta di pusat kota.
Apabila terealisasi, rumah sakit ini diharapkan mampu mengurangi beban pasien di rumah sakit utama dan mempercepat penanganan medis bagi warga sekitar. Namun dengan kondisi fiskal yang ketat, Pemkot Balikpapan harus menyesuaikan kembali skala prioritas pembangunan daerah.
Pembangunan RS Balikpapan Timur kini menunggu keputusan akhir Banggar DPRD terkait alokasi anggaran tahun 2026. Hingga keputusan tersebut keluar, proyek rumah sakit yang diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan baru di kawasan timur kota itu masih harus bersabar menanti waktu.
