Balikpapan, Satu Indonesia – Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, MM, menanggapi kabar adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang disebut akan berdampak pada sejumlah daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Kalimantan Timur.
Bagus menyampaikan bahwa hingga saat ini Pemkot Balikpapan belum menerima informasi resmi terkait besaran pemotongan tersebut. Namun ia berharap kebijakan itu tidak memberatkan daerah-daerah penghasil yang selama ini berkontribusi besar terhadap pendapatan negara.
“Memang ada pemotongan dana bagi hasil, tapi nilainya saya belum tahu persis. Mudah-mudahan semangat kebersamaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dijaga,” ujar Bagus, Jumat (10/10/2025).
Ia menjelaskan, para gubernur dari berbagai provinsi telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat terkait kondisi daerah masing-masing, termasuk potensi dampak dari kebijakan fiskal tersebut. Menurutnya, langkah itu penting agar pemerintah pusat memahami tantangan yang dihadapi daerah.
“Mudah-mudahan bisa dikurangi pemotongan dana bagi hasil. Ada beberapa provinsi yang terdampak, tapi yang paling besar itu di empat provinsi penghasil, yakni Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua,” jelasnya.
Meski demikian, Bagus menegaskan bahwa Pemkot Balikpapan tetap berkomitmen menjalankan program-program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Kalaupun ada pemotongan, kita tetap prioritaskan program yang menyentuh rakyat, seperti pendidikan, penanganan banjir, penyediaan air bersih, dan kesehatan,” tegasnya.
Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah menyiapkan berbagai skenario fiskal untuk menghadapi kemungkinan terburuk apabila pemotongan DBH benar terjadi dalam jumlah signifikan.
“Sekarang sedang dihitung oleh TAPD. Kita siapkan beberapa skenario supaya ketika keputusan resmi keluar, kita sudah siap. Jangan sampai kaget,” katanya.
Bagus menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan tetap berjalan seimbang.
“Kita berdoa saja, mudah-mudahan pemerintah pusat bisa mempertimbangkan kembali. Yang penting, daerah tidak kehilangan semangat membangun dan tetap fokus pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
