Samarinda, Satu Indonesia – Pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa penerapan sistem parkir berlangganan tidak akan menghapus peran juru parkir (jukir). Sebaliknya, para jukir akan diberdayakan melalui pola kerja baru yang lebih tertib dan transparan.
Dalam keterangannya, Sabtu (13/9/2025), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah mendata jumlah jukir aktif di lapangan. Mereka akan mengikuti pelatihan sebelum program resmi diluncurkan.
“Kalau program sudah dilaunching, jukir tidak lagi memungut uang secara langsung. Tugas mereka hanya mengatur kendaraan, sementara pembayaran retribusi dilakukan di awal oleh pemilik kendaraan,” jelasnya.
Dishub juga menyiapkan kartu khusus bagi kendaraan berlangganan, dengan sistem pembayaran terintegrasi QRIS untuk menjamin transparansi dan mencegah kebocoran pendapatan daerah.
Hotmarulitua juga menegaskan, jukir yang tidak terdata atau tetap melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi. Pemkot bahkan membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan pengawasan.
“Kalau mereka ikut sistem, tetap bisa bekerja dan dibayar. Tapi kalau tidak mau taat, mereka tidak akan diakui. Jadi harus sama-sama mendukung supaya tertib,” ucapnya.
Selain itu, Dishub tengah merancang aturan turunan, termasuk skema keringanan biaya berlangganan bagi kendaraan kedua dan seterusnya dalam satu keluarga.
Program ini diharapkan mampu menertibkan parkir di tepi jalan, memberantas praktik jukir liar, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Samarinda.
