Balikpapan, Satu Indonesia – Ratusan mahasiswa dan warga Kota Balikpapan melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Wali Kota Balikpapan pada Senin (25/8/2025).
Para pengunjuk rasa yang terdiri dari 15 lembaga diantaranya mahasiswa, organisasi pekerja, warga sipil hingga ibu rumah tangga yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan) menyampaikan 5 tuntutan.
Kelima tuntutan tersebut yaitu meminta Wali Kota Balikpapan untuk membatalkan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan – Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Penanggulangan banjir, krisis air bersih, penyelesaian permasalahan lalu lintas, kelangkaan beras dan tabung gas 3Kg.
Aksi para pengunjukrasa ini dilakukan dengan berjalan kaki dari Simpang 3 Balikpapan Plaza menuju halaman Kantor Wali Kota Balikpapan.
Aksi mereka diwarnai dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan batalkan kenaikan PBB-P2 dan cukup akal sehat penguasa yang kritis serta air bersih jangan
Kordinator Aksi, Hendrikus dalam orasinya menegaskan bahwa kedatangan para pengunjuk rasa ini untuk bertemu dengan Wali Kota Balikpapan guna menyampaikan tuntutan dan berdiskusi soal tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa.
“Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi Kota Balikpapan,” tegasnya.
Menurutnya, para pemimpin pemerintahan tidak mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Bakwan tolak kebijakan PBB-P2 di Kota Balikpapan
Hendrikus kembali menegaskan bahwa kasus kenaikan PBB-P2, Wali Kota hanya membatalkan, sehingga kemungkinan besar akan dinaikan lagi.
“Kami ingin wali kota menolak kenaikan pajak ini, tidak membatalkan karena kalau membatalkan sewaktu waktu bisa dinaikan lagi,” tambahnya.
Selain soal kenaikan PBB-P2, Hendrikus menyatakan bahwa mereka juga mengangkat berbagai isu lain yang membebani warga Balikpapan.
“Seperti masalah banjir, dugaan beras oplosan, dan persoalan subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran. Kami juga menyoroti tentang kelangkaan LPG 3 kg dan antrean panjang BBM adalah masalah yang belum memiliki kejelasan,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan H Bagus Susetyo didampingi Sekdakot Balikpapan H Muhaimin dan Asisten I Bidang Pemerintah Zulkifli serta Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPRD) Balikpapan Idham Mustari menerima kedatangan para pengunjuk rasa. Bahkan, Wakil Walikota Balikpapan bersama pejabat Pemkot Balikpapan sempat duduk bersama dilantai untuk berdiskusi dengan mereka.
Kendati telah berdiskusi bersama, dalam pengunjuk rasa meminta kehadiran Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud. Menyikapi permintaan itu, Wakil Wali Kota Balikpapan menyampaikan bahwa Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud tengah berada diluar kota untuk keperluan keluarga sejak dua hari lalu.
Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Pemkot Balikpapan juga sudah menunda kenaikan PBB-P2, terhitung sejak Senin (25/8/2025) hari ini.
“Untuk yang sudah terlanjur membayarkan pajaknya, maka akan dipotong pada pembayaran tahun kedepannya,” jelasnya.
Diskusi dengan pengunjuk rasa buntu
Lantaran pengunjukrasa meminta ada yang bisa membuat keputusan dan langsung bisa melaksanakannya, diskusi ini berujung buntu dan tidak menemui titik temu.
Wakil Wali Kota Balikpapan H Bagus Susetyo dan pejabat Pemkot Balikpapan akhirnya meninggalkan pengunjukrasa.
(MH/HL)
.){kind=link}