Jakarta, Satu Indonesia – Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Rauf Muin beserta Anggota mengunjungi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, Jakarta pada Jum’at (8/8/2025) lalu.
Audiensi ini diterima oleh Bapak Martin Hasugian (Koordinator Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas).
Kunjungan ini terkait audiensi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kabupaten Penajam Paser Utara yang sekarang juga disebut Serambi Nusantara pasca sebagian wilayah administratifnya ditetapkan menjadi Ibu Kota Nusantara. Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terkecil se-Kalimantan Timur (Kaltim).

“APBD kami itu pak paling kecil se Kaltim, jauh dari daerah lain. Sehingga kami mencoba mencari, kenapa bisa seperti itu?, sedangkan salah satunya kami adalah daerah penghasil Migas,” ungkap Ketua DPRD PPU saat audiensi.
Dalam kesempatan tersebut, Rauf juga mengungkapkan bahwa terlebih lagi.wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara posisi wilayahnya sekarang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Dana Bagi Hasil (DBH) Migas menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi APBD Benuo Taka di masa mendatang.
Sebelumnya disepakati DPRD PPU bersama Pemkab PPU total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2,8 triliun. Fokus utama anggaran tersebut terkait infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Saat Rapat Paripurna bersama DPRD PPU pada Selasa (26/11/2024) lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, H. Tohar menyampaikan rasa syukur atas selesainya proses pembahasan sebelum tenggat waktu.
“Alhamdulillah, APBD 2025 telah disepakati bersama. Ini adalah puncak dari proses yang panjang di tingkat lokal,” ujar Tohar.
Kabupaten Penajam Paser Utara pada akhir tahun 2024 diketahui memiliki jumlah penduduk sebanyak 202.067 jiwa, dengan kepadatan 61 jiwa/km. Dimana memiliki Sumber Daya Alam yang cukup banyak dan beragam, baik itu dari sumber daya hutan berikut hasil ikutannya, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan dan pertambangan.
Redaksi

