Samarinda, Satu Indonesia – Sengketa batas wilayah di Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya terjadi antara Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.
Terdapat enam sengketa wilayah lainnya juga terjadi yang perlu menjadi diperhatikan dan diselesaikan secara serius oleh pemerintah daerah setempat.
Keenam wilayah tersebut diantaranya yaitu Kabupaten Kutai Timur dengan Berau, Kutai Kartanegara dengan Kutai Barat, Mahakam Ulu dengan Kutai Barat, Penajam Paser Utara dengan Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Paser dengan Penajam Paser Utara.
Saat kunjungan ke Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur pada Senin (11/8/2025), Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud menegaskan bahwa polemik batas wilayah antar kabupaten dan kota harus diselesaikan segera agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat setempat.
“Ini tentang hajat hidup orang banyak. Pelayanan publik tidak boleh terhenti. Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat terabaikan,” kata Gubernur.
Adanya perbedaan persepsi batas wilayah, ditegaskan Rudy, tidak boleh menyebabkan ada masyarakat yang tidak terlayani.
“Wajib diperhatikan sarana dan fasilitas pendidikannya, kesehatannya. Bagaimana Puskesmas yang ada, sekolah-sekolahnya harus memenuhi standar,” tambah orang nomor satu Benua Etam.
Ia pun meminta infrastuktur lainnya seperti listrik dari PLN dan air bersih PDAM, juga jalan-jalan lingkungan tetap dibangunkan.
“Keamanan, ketertiban dan kenyamanan warga harus terjamin. Dan jangan ada diskriminasi,” lanjutnya menegaskan.
Gubernur lebih lanjut menuturkan bahwa prioritas utama pemerintah yaitu memastikan setiap warga terlindungi kehidupan sosialnya, termasuk dokumen administrasi kependudukan. Disamping itu, sambung Gubernur, lapangan kerja dan peluang usaha bagi warga setempat tetap menjadi perhatian serius.
“Tugasnya kita berbangsa bernegara ini adalah untuk melindungi seluruh dan segenap tumpah darah Indonesia,” tandasnya.
Redaksi
