Jakarta, Satu Indonesia – Program Sekolah Rakyat, gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, resmi dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Kegiatan awal ditandai dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin, 14 Juli 2025.
Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” ujar Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Minggu (13/7).
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama tanpa pungutan biaya, diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurut Adita, hingga saat ini masih banyak keluarga dari kelompok desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS yang belum memiliki akses ke pendidikan layak, apalagi yang berkualitas.
“Sekolah negeri saat ini memang sudah gratis, tetapi bagaimana dengan biaya transportasi? Bagaimana dengan uang jajan, seragam, dan perlengkapan lainnya? Itu semua menjadi beban keluarga. Sementara, untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan,” jelasnya.
Kemiskinan disebut sebagai faktor utama yang membatasi masyarakat dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2024 mencapai 24,06 juta jiwa (8,57%), dengan 3,17 juta jiwa tergolong miskin ekstrem.
Kondisi ini berdampak pada kualitas dan pemerataan pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMA/SMK pada kelompok pendapatan terendah (kuintil 1) hanya mencapai 74,45%, jauh di bawah kuintil tertinggi (kuintil 5) yang berada di angka 97,37%.
Adapun persentase anak tidak sekolah tertinggi tercatat pada usia 16–18 tahun, sebesar 19,20%. Sekitar 730 ribu siswa lulusan SMP diketahui tidak melanjutkan ke jenjang menengah atas. Dari jumlah itu, 76% keluarga menyebut alasan ekonomi sebagai penyebab utama, sementara 8,7% lainnya harus bekerja atau menghadapi tekanan sosial dari lingkungan.
Data Kemendikbudristek tahun 2022 mengungkap angka putus sekolah mencapai 1,12% di tingkat SMP dan 1,19% di tingkat SMA. Menyikapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo menggulirkan Sekolah Rakyat sebagai jawaban atas keterbatasan akses pendidikan bagi keluarga rentan.
“Dengan adanya Sekolah Rakyat, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara,” tegas Adita.
Lebih dari sekadar memberi akses, Sekolah Rakyat dirancang untuk memetakan bakat dan potensi siswa sejak dini. Program ini juga membekali peserta didik dengan keterampilan hidup agar mampu mandiri, memasuki dunia kerja, atau membangun usaha secara berkelanjutan.
“Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti para pembantunya bahwa Sekolah Rakyat harus terlaksana dengan tepat, menggunakan cara yang benar, dan benar-benar mencapai tujuannya. Para siswa diharapkan menjadi generasi muda yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Adita.
Melalui pendekatan menyeluruh, program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menciptakan pemerataan pendidikan dan menekan angka kemiskinan secara struktural. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi katalisator transformasi sosial menuju bangsa yang lebih adil dan sejahtera.
