Samarinda, Satu Indonesia – Musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Kota Samarinda belakangan ini ini telah mencapai titik kritis.
Dampak yang ditimbulkan, mulai dari rusaknya infrastruktur hingga terganggunya aktivitas masyarakat, diperparah oleh ancaman longsor susulan yang masih mengintai.
Situasi ini mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk bertindak cepat dan mengambil keputusan tegas.
Sebagai langkah konkret dalam menghadapi krisis yang semakin meluas, Walikota Samarinda, Andi Harun, secara resmi menetapkan status darurat bencana guna mempercepat proses penanganan.
Penetapan ini diambil setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan evaluasi menyeluruh terkait dampak bencana di berbagai wilayah terdampak.
Tidak hanya mengganggu kawasan permukiman, banjir dan longsor juga menyebabkan kelumpuhan jalur transportasi, seperti yang terjadi di Jalan HM Riffaddin.
Bahkan, genangan air banjir yang meluas turut merusak fasilitas umum, termasuk trotoar di kawasan Juanda.
Dalam keterangannya, Kamis (15/5/2025), Wali Kota Andi Harun menegaskan perihal status kedaruratan di Kota Samarinda tersebut.
“Setelah melihat jumlah korban longsor di Belimau dan kawasan serta fasilitas masyarakat atau pun fasum terdampak, maka setelah memeriksa kepatuhan terhadap undang-undang, kita meningkatkan status penanganan lebih cepat dengan status kedaruratan agar tingkat kerusakan itu bisa diminimalisir serta bantuan ke masyarakat dapat dioperasionalkan,” ungkapnya.
Menurutnya, saat ini tim dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Samarinda telah bergerak secara simultan di 59 kelurahan.
Fokus utama penanganan darurat mencakup lima aspek, diantaranya terhadap korban jiwa, longsor aktif, infrastruktur rusak, sektor pendidikan, dan dampak terhadap perekonomian warga.
“Terlebih longsor yang terjadi bukan hanya saat hujan deras hari Senin kemarin, tapi sampai sekarang ada pergerakan di beberapa titik dan itu memerlukan penanganan cepat,” lanjutnya.
Beberapa titik longsor bahkan telah memutus akses jalan utama di kawasan seperti Sambutan, Sungai Kapih, hingga Palaran.
Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengganggu lalu lintas barang dan orang, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi warga di berbagai sektor.
“Tanah longsor mengakibatkan ada banyak kawasan yang tidak saja menimbulkan dampak ke perumahan masyarakat yang kurang mampu, tapi juga sudah sampai mengganggu akses terhadap lalu lintas barang dan orang, dan mobilisasi masyarakat serta mengganggu aktivitas perekonomian,” lanjutnya.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius, lantaran banyak sekolah yang terdampak dan tidak dapat beroperasi secara normal. Situasi ini benar-benar menuntut percepatan penanganan agar gangguan tidak berlarut.
“Ada beberapa belanja modal yang kemungkinan terkena dampak pergeseran. Contohnya, belanja perahu karet di BPBD kita geser menjadi program penanggulangan bencana karena perahu karet masih bisa ditunda di perubahan atau tahun depan. Kita melakukan penanganan yang sifatnya darurat karena jauh lebih mendesak, yang namanya mengatasi longsor,” katanya.
Andi Harun juga mengungkapkan, sektor pertanian turut terdampak cukup parah. Salah satu contoh terjadi di wilayah Betapus, sebab sekitar 20 hektare lahan pertanian rusak akibat banjir beberapa waktu lalu.
Pemerintah tidak akan tinggal diam dan kini tengah menyusun skema bantuan bagi para petani terdampak, khususnya yang masuk dalam kategori rentan.
“Kalau kita tidak lakukan intervensi maka penderitaan dan kerugian petani yang ekonominya bergantung dari hasil pertanian itu kasihan. Jadi pemerintah hadir untuk memberikan bantuan yang sekarang lagi dirumuskan agar petani yang masuk kelompok rentan itu tidak mengalami kerugian lebih besar,” jelasnya lagi.
Sebagai bentuk keseriusan penanganan, seluruh kekuatan Pemkot kini dikerahkan. Tim tanggap darurat telah dibentuk dan dipimpin langsung oleh Kepala BPBD Samarinda.
Dengan status darurat yang kini berlaku, Andi Harun berharap seluruh proses penanganan mulai dari evakuasi, perbaikan infrastruktur, hingga bantuan sosial dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Saking kita anggap seriusnya dampak terhadap bencana banjir dan tanah longsor kemarin, terlepas besar kecil dampaknya, kalau menyangkut dengan masyarakat kita selalu anggap besar. Sekecil apa pun dampaknya, kami selalu anggap dampaknya besar karena bisa mengganggu perekonomian, aktivitas dan kegiatan masyarakat, terutama masyarakat di level rentan,” pungkasnya.