){kind=link}
Washington DC, Satu Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Perkembangan Lanjutan Negosiasi Dagang Indonesia-Amerika Serikat secara daring dari Washington DC, AS pada Jum’at (25/4/2025).
Dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons kritik Amerika Serikat (AS) soal regulasi sistem pembayaran QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dinilai membatasi ruang para operator sistem pembayaran luar negeri untuk dapat bersaing di Indonesia.
Dimana diketahui, kritik AS tersebut dilayangkan melalui Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) tertuang dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis pada 31 Maret lalu, mengeluhkan sistem pembayaran Indonesia, terutama kebijakan QRIS yang dinilai tidak melibatkan pemangku kepentingan internasional.
Dengan demikian, Menko menegaskan bahwa Indonesia terbuka atas kerja sama dengan operator sistem pembayaran dari perusahaan luar negeri, diantaranya Mastercard dan Visa.
Sebagaimana diketahui Mastercard merupakan perusahaan multinasional Amerika Serikat yang terpusat di Purchase, New York. Sementara Visa terpusat di Foster City, California merupakan saingan utama dari Mastercard dalam hal jaringan pembayaran global.
Airlangga menyebut, perusahaan AS ini terbuka untuk masuk di dalam frontend maupun berpartisipasi, “Dan itu level playing field sama dengan yang lain. Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan,” kata Airlangga dilihat dari YouTube Perekonomian RI, Sabtu (26/4/2025).
Dalam rilis USTR menyebutkan bahwa perusahaan AS, termasuk bank dan penyedia jasa pembayaran, merasa tidak diberi informasi maupun ruang untuk menyampaikan pandangan selama proses penyusunan kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia.
USTR menilai proses ini menyulitkan integrasi sistem perusahaan pembayaran negeri Paman Sam ini masuk ke dalam infrastruktur pembayaran domestik di Indonesia.
Untuk itu lanjut Menko, Indonesia telah terbuka untuk berkolaborasi serta telah memberi kesempatan yang setara bagi semua pihak.
Tanggapi keluhan USTR soal pusat perbelanjaan Mangga Dua di Jakarta
Menanggapi lebih lanjut keluhan USTR soal pusat perbelanjaan Mangga Dua di Jakarta yang dinilai sebagai pusat perdagangan barang bajakan, Airlangga mengungkapkan bahwa pembahasan ini belum masuk dalam ranah negosiasi tarif antara delegasi Indonesia dan AS.
“Tidak ada pembahasan mengenai Mangga Dua. Ini tidak ada. Jadi bahkan kita belum bicara detail inti,” ucapnya menambahkan.
Orioritas Indonesia saat ini, sambung Airlangga, membenahi sektor industri nasional untuk meningkatkan daya saing melalui teknologi, sumber daya manusia (SDM), dan kebijakan hijau.
Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, perihal tersebut jauh lebih penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan dagang global.
Redaksi