Samarinda, Satu Indonesia – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berkomitmen mengawal dan mengawasi penanganan kasus bahan bakar minyak (BBM) bermasalah di Samarinda.
Pasalnya, BBM bermasalah ini menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami mogok usai mengisi BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pertamina marak terjadi belakangan ini.
Dalam keterangan resminya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Erwanto menegaskan bahwa meskipun industri migas, baik hulu maupun hilir merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, namun pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam koordinasi dan pengawasan.
Untuk itu, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap hadir dan tidak tinggal diam dalam menyikapi kasus ini.
“Gubernur juga menyatakan akan terus mengawal bersama masyarakat,” katanya, di Samarinda, Kamis (10/4/2025).
Menurutnya, Pertamina telah bekerja sesuai dengan prosedur standar operasional (SOP), namun tetap diminta untuk menunjukkan kepedulian nyata terhadap keluhan masyarakat.
“Pertamina telah menunjuk bengkel-bengkel resmi di setiap kabupaten untuk menangani keluhan masyarakat. Ini merupakan langkah konkret dan bentuk kepedulian yang diharapkan,” ungkapnya.
Dinas ESDM lantas mengapresiasi respon Pertamina yang akan melakukan mitigasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, guna mencegah kejadian serupa di masa depan.
“SOP Pertamina sangat ketat dan berstandar internasional. Dengan kasus ini, mereka akan lebih detail lagi dalam mitigasi jangka panjang,” imbuh Bambang.
Ia menyatakan, meskipun belum diketahui secara pasti letak kesalahan dalam kasus ini, yang terpenting, sambung dia, sikap proaktif dan kepedulian yang ditunjukkan oleh Pertamina sebagai perusahaan energi nasional dengan reputasi global.
“Kepedulian seperti inilah yang kita impikan. Ini menjadi bukti bahwa Pertamina hadir dan responsif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat,” tukasnya.
Redaksi

