Jakarta, Satu Indonesia – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting saat dikonfirmasi Antara di Jakarta pada Jum’at (14/3/2025) mengungkapkan bahwa penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, yaitu di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan.
“Penyidik menggeledah beberapa tempat di antaranya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan,” kata Kasi Intel, dilansir Sabtu (15/3/2025).
Ia mengatakan bahwa berdasarkan penggeledahan tersebut jaksa penyidik telah menemukan dan menyita beberapa barang bukti.
Barang bukti tersebut, lanjut Bani, berupa dokumen, uang tunai, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik dan lainnya yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut.
Namun, jelas dia, hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena petugas masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada. “Untuk penetapan tersangka pada kasus tersebut belum ada,” ujarnya.
Kejari Jakarta Pusat (Jakpus) mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan PDNS di Kementerian Komdigi yang merugikan negara lebih dari Rp500 miliar.
“Kerugian negara terkait dugaan kasus korupsi kurang lebih Rp500 miliar,” terang Kasi Intel.
Menurutnya, untuk kasus dugaan korupsi tersebut terkait pengadaan barang/jasa dan pengelolaan PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sekarang Komdigi Tahun 2020 sampai 2024.
Kasus tersebut diawali pada 2020 sampai 2024 saat Komdigi melakukan pengadaan barang/jasa PDNS dengan total pagu anggaran Rp958 miliar.
Redaksi
 di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).){kind=link}