Penajam, Satu Indonesia – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menolak menolak kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Kedatangan aliansi dengan menggelar aksi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU pada Senin (3/2/2025) bermaksud untuk menuntut kepastian status kepegawaian mereka.
Juru Bicara Aliansi Honorer PPU yang berasal dari instansi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Adi, menegaskan bahwa pihaknya yang terdiri dari tenaga teknis, perawat, guru, dan profesi lainnya, menginginkan pengakuan atas pengabdian mereka melalui pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu.
“Kami sudah bertahun-tahun mengabdi untuk negara, tetapi tanpa kepastian status. Kami ingin diakui dan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu,” ucap Adi.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU telah memberikan opsi lain dengan membuka seleksi tahap kedua.
Kendati begitu, opsi tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh 1.132 tenaga honorer yang mengikuti seleksi tahap pertama sebelumnya akibat adanya keterbatasan rekrutmen.
Redaksi
 Penajam Paser Utara (PPU) menolak menolak kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.){kind=link}