satuindonesia.co.id, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tak mau berkomentar banyak soal Presiden Jokowi yang hingga mendekati akhir pemerintahan tak kunjung meneken Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota.
Pasalnya, kepala negara beralasan masih menunggu kesiapan ekosistem Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Kendati demikian, Menteri Basuki menegaskan bahwa kementeriannya bakal mengebut sejumlah proyek.
Ia lantas membeberkan bahwa selain bandara, proyek-proyek infrastruktur seperti jalan dan air akan menjadi prioritas penyelesaian kementeriannya.
“Karena investasi akan masuk kalau itu sudah siap,” jelas Plt Kepala Otorita IKN ini.
Menteri yang hobi menabuh alat musik drum ini lanjut membeberkan untuk kelanjutan pembangunan IKN bakal membebani hingga beberapa tahun ke depan.
Saat ini saja, ungkapnya, proyek tersebut masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dalam membangun infrastruktur dasar.
“Untuk pelaksana dasar. Kalau di dalam master plan-nya sampai 2-3 tahun ke depan, mungkin sampai 5 tahun malah,” tambah Basuki.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPRI RI, dilihat dari YouTube Komisi V DPR RI Channel mengatakan, Kementerian PUPR bahkan menyediakan anggaran sebesar Rp 9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 40,59 triliun. Proyek tersebut termasuk dalam program non-quick wins bersamaan dengan penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi.
“Kemudian program non-quick wins yang kedua adalah keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp 9,11 triliun,” sambungnya.
Basuki pun merinci anggaran yang nantinya bakal digunakan untuk Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan.
Untuk Ditjen Bina Marga, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penanganan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Pemenuhan akses perumahan, peningkatan jalan kawasan West Residence, Precinct Core, dan Sumbu Tripraja.
Selain itu, Ditjen Bina Marga juga diminta untuk menyelesaikan jalan akses Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Hankam, Lingkar Sepaku 4, Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Sisi Timur Tahap 3. Selanjutnya juga Jalan Feeder distrik IKN, seksi 6C-1 Sp 3 ITCI-Simpang, 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP, dan pengawasan Teknik 5 kegiatan dan pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP.
“Pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara), dan pembangunan akses dan jalan bebas hambatan (jalan tol),” sebut Basuki.
Sedangkan untuk Ditjen Cipta Karya, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan kawasan peribadatan, kantor Kementerian PUPR, Jaringan Distribusi Utama (JDU), Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) SPAM Sepaku Tahap 2, jaringan perpipaan air limbah KIPP IKN, sekolah, pasar, dan puskesmas.
Lalu, jaringan perpipaan air limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan hunian ASN IKN.
Terakhir, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk Ditjen Perumahan untuk melanjutkan penuntasan pembangunan 47 tower Rusun (Rumah Susun) ASN dan Hankam.
Soal penandatanganan Keppres pemindahan ibu kota, Basuki usai rapat kerja di kompleks DPR RI menjelaskan kepada wartawan, “Ya, tanya beliau,” tandasnya.
Redaksi
 Basuki Hadimuljono tak mau berkomentar banyak soal Presiden Jokowi yang hingga mendekati akhir pemerintahan tak kunjung meneken Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota.){kind=link}