satuindonesia.co.id, Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai akan potensi jatuhnya pemerintahan Presiden Joko Widodo disebabkan terjadinya krisis.
Wakil Presiden di era SBY dan Jokowi ini berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia bakal jatuh apabila menghadapi dua krisis sekaligus, yakni krisis politik dan ekonomi.
“Kemakmurannya tidak capai, adilnya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, maka terjadilah. Karena itulah maka kita harus menghindari itu terjadi pada dewasa ini,” kata JK dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta dikutip dari kompas.com, Rabu (15/11/2023).
JK sapaan akrabnya kembali menuturkan bahwa era pemerintahan Presiden Soekarno runtuh setelah lawan-lawan politiknya ditangkapi, ikhwal tersebut disusul pula dengan kenaikan harga yang ramai-ramai diprotes oleh masyarakat.
Di tahun 1998, dia lebih lanjut menjelaskan bahwa situasi serupa dialami Presiden Suharto yang pendekatan otoriternya dikecam oleh banyak pihak.
Indonesia, pada saat bersamaan tengah dihantam krisis keuangan dunia yang membuat harga melambung tinggi.
Catatan sejarah itu, menurut JK menunjukkan bahwa krisis politik dan krisis keuangan yang terjadi bersamaan dapat membuat pemerintahan jatuh.
“Jadi dua krisis bersamaan timbul, (krisis) politik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan atau saling mempengaruhi maka jatuhlah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tak jalan, yaitu kesejahteraan,” ucap JK.
JK lebih lanjut menilai bahwa sudah banyak pihak yang menyuarakan kegelisahan mereka atas situasi demokrasi di Indonesia dan ia pun termasuk pihak yang menilai demokrasi di pengujung masa jabatan Jokowi sedang tidak baik-baik saja.
“Pak Jokowi bagus pertamanya, bukan karena saya ada di situ, saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, ah, seperti tadi dikatakan (demokrasi mulai bermasalah).”
“Belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini dengan segala macam masalahnya,” sambung dia.
Ia menilai retorika pemerintah akan menggelar pemilihan umum dengan aman dan bebas belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.
Selain itu, JK menambahkan bahwa dunia pun menghadapi situasi ekonomi yang sulit dan itu telah diakui oleh Pemerintah Indonesia dan perlu ada kepemimpinan yang menghormati kedaulatan rakyat untuk menghindarkan Indonesia dari potensi krisis politik dan keuangan tersebut.
“Presiden (Jokowi) mengatakan ngeri, Menteri Keuangan mengatakan ngeri, maka kalau ini dampaknya bersamaan, maka kita harus hati-hati. Di situ dibutuhkan suatu kepemimpinan yang kuat, yang menghormati kedaulatan rakyat, artinya kembali ke jalur demokrasi yang baik,” tutup JK.
Redaksi
Sumber artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “JK Wanti-wanti Pemerintah Jokowi Bisa Jatuh karena Krisis Politik dan Ekonomi”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/11/15/14021761/jk-wanti-wanti-pemerintah-jokowi-bisa-jatuh-karena-krisis-politik-dan
