Samarinda, Satu Indonesia – Program Sekolah Rakyat terus diperluas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dimana saat ini, Kaltim memiliki satu Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 yang berlokasi di Palaran, Samarinda, dengan kapasitas target sebanyak 1.080 siswa untuk jenjang SD, SMP hingga SMA.
Hingga November, jumlah siswa yang telah tertampung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 mencapai sekitar 580 orang.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan jumlah tersebut dapat terus bertambah hingga memenuhi kuota yang tersedia.
“Rencananya sampai dengan 2026 ini ada 1.080 siswa. Sampai November baru 580. Mudah-mudahan dalam dua bulan ini, Januari nanti, bisa mencapai 1.080 siswa dari SD, SMP dan SMA,” ujar Jaya di Samarinda belum lama ini.
Sekolah Rakyat baru dipersiapkan di Kukar, PPU dan Bontang
Selain mengoptimalkan sekolah yang telah beroperasi di Palaran, Pemprov Kaltim juga menyiapkan tiga lokasi pembangunan Sekolah Rakyat baru yang telah ditunjuk oleh Kementerian Sosial. Ketiga lokasi tersebut berada di Desa Bukit Biru, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kota Bontang.
Di Desa Bukit Biru, lahan yang disiapkan mencapai sekitar 8,7 hektare dengan rencana kapasitas 2.000 siswa. Sementara di PPU tersedia lahan sekitar 8 hektare dengan rencana daya tampung hingga 4.000 siswa. Adapun pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bontang masih menunggu kepastian anggaran. Menurut Jaya, ketiga lokasi tersebut masuk dalam daftar perencanaan pembangunan nasional.
Ia menjelaskan, dari total 130 Sekolah Rakyat yang direncanakan secara nasional, sebanyak 60 sekolah telah mendapatkan alokasi anggaran pembangunan. Sementara tiga lokasi di Kaltim berada pada urutan 72, 73 dan 74 dalam daftar perencanaan.
“Insyaallah sesuai rencana tahun depan mudah-mudahan bisa dibangun. Kami juga diminta menyiapkan lahan yang harus clear, tidak ada sengketa, dengan luas minimal 6 hektare,” terangnya.
Jaya memastikan kesiapan lahan di tiga daerah tersebut telah memenuhi persyaratan luas minimal. Bahkan, lahan yang disiapkan sudah mencapai lebih dari enam hektare. Pemprov Kaltim juga telah mendukung penyediaan dokumen lingkungan serta persyaratan administrasi lainnya.
Di sisi lain, Dinsos Kaltim terus melakukan penjaringan calon peserta didik untuk memenuhi kuota Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Palaran.
Jaya menyebutkan, dari Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat sekitar 24 calon siswa yang telah siap didaftarkan. Selain itu, terdapat sekitar 90 siswa yang masuk daftar tunggu untuk mendapatkan kesempatan bersekolah di Sekolah Rakyat Palaran.Namun, penerimaan tambahan siswa tersebut masih menunggu kesiapan ruang belajar baru, tenaga pendidik, serta pengasuh.
“Dari 90 siswa ini kami berharap sudah bisa masuk, tetapi kami masih menunggu ruang belajar baru, pengajar dan pengasuh. Kami juga berkomunikasi dengan Dinas Sosial Kota Samarinda untuk memenuhi kuota 1.080 siswa yang tersedia,” ungkapnya.
Jika pembangunan Sekolah Rakyat di Bukit Biru dapat direalisasikan dan mulai menerima siswa pada tahun ajaran baru Juli mendatang, sebagian siswa, khususnya jenjang SMA, berpeluang dialihkan ke sekolah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerataan daya tampung sekaligus memperluas jangkauan penerima manfaat program Sekolah Rakyat di Kaltim.
Jaya menegaskan, program Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dalam kelompok desil 1 dan desil 2, yakni kategori masyarakat miskin ekstrem dan miskin.
Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga yang membutuhkan, termasuk kesempatan memperoleh pendidikan hingga 12 tahun.
Meski demikian, Jaya mengakui proses pendataan calon peserta didik masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program tersebut. Untuk mengatasinya, Dinsos Kaltim melakukan analisis dan pembaruan data, termasuk terhadap calon siswa yang berada di unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dan panti-panti sosial milik pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan calon penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria desil 1 dan desil 2.
Ia berharap program Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
“Ini merupakan mandat negara. Kami berharap masyarakat dan anak-anak di Kalimantan Timur, khususnya mereka yang membutuhkan, bisa terjaring dan mendapatkan kesempatan bersekolah melalui program Sekolah Rakyat,” tutupnya.
Redaksi
