Jakarta, Satu Indonesia – Komnas HAM memberikan atensi serius terhadap dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih Kepolisian dalam merespon aksi penyampaian pendapat dan berkumpul di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026).
Sesuai kewenangan pemantauan yang diatur Pasal 89 ayat (3) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM sedang melakukan pemantauan lapangan sejak 11 November 2026.
Selain itu, Komnas HAM juga mengumpulkan informasi dari pelbagai sumber diantaranya dari media elektronik dan media sosial.
“Berdasarkan data dan informasi awal, terdapat dugaan kuat tindakan represif aparat keamanan dan penggunaan kekuatan berlebih yang berujung penangkapan dan penahanan para peserta aksi sebanyak 154 orang, 12 diantaranya anak-anak,” ujar Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah dalam keterangan pers, Kamis (12/11/2026).
Komnas HAM juga mendapatkan laporan terjadi pengepungan kawasan kampus Universitas
Gadjah Mada pada 10 November 2026 malam hingga dini hari. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Polda DIY, titik aksi 10 November 2026 berada di depan kantor Gubernur DIY, kantor DPRD DIY, dan Titik Nol Kilometer.
Aksi yang berlangsung sejak siang hari tersebut berjalan kondusif hingga pukul 18.00 wib, lalu masa melanjutkan aksi di Tugu Jogja hingga pukul 19.00 wib. Sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi adalah soal pajak, pembubaran Jaga Warga, upah yang layak, penolakan militerisme di ruang sipil, karhutla, hingga pembubaran Kopdes Merah Putih dan MBG.
Lalu pada pukul 20.07 WIB, diduga mulai terjadi eskalasi ketika sekelompok massa yang tidak dikenal melakukan aksi anarkis di depan kantor DPRD DIY. Massa melempar batu, petasan, dan bom molotov ke arah aparat. Aparat gabungan Polri-TNI melepaskan tembakan gas air mata untuk mendorong massa ke arah utara hingga terdesak ke bundaran UGM yang jaraknya sekitar 1,7 kilometer.
“Sekitar pukul 23.20 WIB, aparat diduga menembakkan gas air mata ke arah Bundaran UGM bahkan aparat dilaporkan masuk ke wilayah kampus UGM,” tambahnya.
Atas kondisi tersebut, Komnas HAM menegaskan bahwa Kepala Kepolisian RI agar mengusut tuntas dan menegakkan hukum secara adil, transparan, tegas dan akuntabel terhadap jajaran Kepolisian yang terbukti melakukan tindakan represif dan kekerasan dalam peristiwa tersebut termasuk
yang diduga masuk ke wilayah kampus UGM.
“Kepala Kepolisian RI memastikan anggotanya tidak melakukan tindakan represif dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat, menggunakan kekuatan secara proporsional, dan berpedoman pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana Perkap No. 8 Tahun 2009,” tegas Anis Hidayah.
Untuk itu, Komnas HAM meminta Kepala Kepolisian RI agar melepaskan peserta aksi secara damai. Demikian pula terkait akses bantuan hukum terhadap peserta aksi yang ditahan.
Komnas HAM juga meminta Kepala Kepolisian RI untuk melakukan evaluasi secara komprehensif atas tata kelola pengamanan aksi penyampaian pendapat.
“Kepala Kepolisian RI dan Panglima Tentara Nasional Indonesia bekerja secara akuntabel, professional, dan menjunjung tinggi HAM serta supremasi sipil,” tegas Ketua Komnas HAM.
Komnas HAM juga mengimbau masyarakat agar melakukan aksi penyampaian pendapat secara
damai dan menjaga situasi yang kondusif di wilayah Yogyakarta.
Redaksi
