Satu Indonesia, Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyatukan langkah seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur untuk memperjuangkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekaligus meminta penyelesaian dana kurang salur yang hingga kini belum diterima pemerintah daerah.
Upaya tersebut akan ditempuh melalui pertemuan langsung dengan Kementerian Keuangan. Pemerintah Provinsi Kaltim berencana memfasilitasi pertemuan seluruh kepala daerah dengan Menteri Keuangan untuk menyampaikan kondisi fiskal daerah sekaligus mencari solusi atas keterbatasan ruang anggaran.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Senin (3/8/2026).
Seluruh kepala daerah kabupaten/kota hadir dalam rapat tersebut, termasuk Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo.
Kehadiran kepala daerah tersebut menjadi bagian dari konsolidasi pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Pemprov Kaltim menilai koordinasi antardaerah diperlukan agar kepentingan pembangunan di seluruh wilayah dapat diperjuangkan secara bersama.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan rapat koordinasi digelar untuk menyamakan langkah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menghadapi persoalan keuangan daerah yang berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan.
“Koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur, bersama para sekretaris daerah se-Kalimantan Timur. Kami melaksanakan rapat koordinasi mengenai keuangan daerah, terutama berkaitan dengan peningkatan fiskal daerah di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur,” ujar Rudy.
Salah satu kesepakatan rapat adalah membawa persoalan fiskal Kaltim langsung ke pemerintah pusat. Para kepala daerah akan meminta kesempatan bertemu Menteri Keuangan untuk menyampaikan kondisi keuangan daerah sekaligus membahas peluang tambahan TKD.
“Intinya, teman-teman seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur meminta agar bisa bersilaturahmi dengan Menteri Keuangan. Insya Allah kami akan segera melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Secepatnya. Nanti kami kabarkan. Pasti kami informasikan,” katanya.
Selain tambahan TKD, pemerintah daerah juga akan membawa persoalan dana kurang salur yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Dana tersebut dinilai penting bagi keberlanjutan pembiayaan program pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Rudy menegaskan persoalan fiskal daerah harus diperjuangkan secara kolektif karena pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab yang saling berkaitan dalam pembangunan.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan,” tegasnya.
Rudy mengatakan pemerintah daerah telah memperoleh informasi mengenai kemungkinan adanya tambahan transfer dari pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap akan menyampaikan kondisi fiskal secara langsung kepada Kementerian Keuangan agar kebijakan yang diambil mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi daerah.
“Masih rencana. Kita tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, kemungkinan akan ada tambahan dana transfer ke daerah untuk APBD di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten/kota juga berencana mendatangi pemerintah pusat untuk membahas secara langsung persoalan dana kurang salur dan dampak kebijakan TKD terhadap kapasitas fiskal daerah.
“Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya terkait dana kurang salur dan TKD,” kata Rudy.
Menurut Rudy, Kaltim memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kapasitas fiskal daerah, termasuk melalui peningkatan transfer dan penyelesaian dana kurang salur.
Tambahan ruang fiskal dinilai dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program prioritas di seluruh wilayah Kaltim.
“Perjuangan ini semata-mata agar APBD kita lebih meningkat dan lebih maksimal untuk membangun Kalimantan Timur,” pungkas Rudy.
