Samarinda, Satu Indonesia – Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong modernisasi layanan administrasi kependudukan guna mendukung transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut dibuktikan dengan program pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digencarkan fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Samarinda.
Dalam keterangannya, Jum’at (05/06/2026), Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Samarinda, Muchammad Rofiq, mengatakan aktivasi IKD terus dilakukan melalui berbagai kegiatan jemput bola.
Salah satunya dengan mendatangi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda agar proses aktivasi dapat dilakukan secara lebih mudah dan cepat.
Rofiq menjelaskan, sistem administrasi kependudukan nasional telah mengalami perkembangan yang cukup panjang. Mulai dari penggunaan KTP manual, kemudian beralih ke Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK), berkembang menjadi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), hingga akhirnya memasuki era KTP elektronik dan Identitas Kependudukan Digital.
“Yang kami harapkan nanti pada saat giliran kegiatan jemput bola IKD, mohon partisipasinya untuk bisa melakukan identitas kependudukan digital,” katanya.
Rofiq menambahkan, saat ini Disdukcapil Samarinda terus melakukan sosialisasi mengenai manfaat IKD kepada masyarakat dan ASN.
“Selain berfungsi sebagai identitas resmi, IKD nantinya juga akan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan layanan publik yang terintegrasi dalam satu ekosistem digital,” ujarnya.
Selain memperluas aktivasi IKD, Disdukcapil juga terus mengembangkan berbagai inovasi layanan digital lainnya. Berbagai pembaruan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas data kependudukan dan pelayanan publik. Data yang akurat dan selalu diperbarui menjadi modal penting dalam mendukung penyusunan kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
