Penajam, Satu Indonesia – Pemerintah pusat berkomitmen untuk memperkuat pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR).
Dukungan tersebut diwujudkan lewat bantuan hibah usaha produktif senilai Rp140 juta untuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tanjung Berseri di kawasan ekowisata mangrove Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam, Kalimantan Timur.
Bantuan tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak swakelola tipe IV bantuan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk Matching Grants yang berlangsung Jum’at (08/05/2026).
Program tersebut diarahkan untuk mendukung pengadaan sarana penunjang wisata mangrove sekaligus memperkuat rehabilitasi kawasan pesisir berbasis pemberdayaan masyarakat.
Dalam sambutannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) Kementerian Kehutanan, Muhammad Zainal Arifin mengatakan bantuan hibah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengintegrasikan pemulihan lingkungan dengan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
“Program ini menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove sekaligus penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis lingkungan,” katanya.
Ia menjelaskan, kawasan mangrove tidak hanya memiliki fungsi ekologis sebagai pelindung pantai dari abrasi dan perubahan iklim, tetapi juga memiliki potensi ekonomi melalui pengembangan wisata alam berkelanjutan. Karena itu, pemerintah pusat terus mendorong pengelolaan mangrove yang melibatkan masyarakat secara langsung agar manfaat ekonomi dapat dirasakan warga sekitar.
Sementara itu, Provincial Project Implementation Unit Manager M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz mengatakan Program M4CR merupakan kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan World Bank yang sebelumnya berada di bawah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dan kini dilaksanakan Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik kawasan wisata, tetapi juga mendorong keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah pesisir. Ia menilai keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.
“Kita berharap program ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau pembangunan fisik semata, tetapi benar-benar berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Mewakili Bupati PPU, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten PPU, Nicko Herlambang menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan mangrove di daerahnya. Menurutnya, bantuan tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk memperkuat sektor wisata berbasis lingkungan sekaligus menjaga kelestarian kawasan pesisir.
Nicko menilai kawasan mangrove di PPU memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata alam yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan kawasan wisata dinilai harus dilakukan secara profesional dan transparan agar manfaat bantuan pemerintah dapat berkelanjutan.
“Kawasan mangrove memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam berkelanjutan. Tetapi pengelolaan, promosi, dan keterlibatan masyarakat harus terus diperkuat agar kawasan ini benar-benar berkembang dan tidak sekadar ramai saat ada program bantuan,” katanya.
Di sisi lain, pengembangan ekowisata mangrove di PPU masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari keterbatasan infrastruktur pendukung, aksesibilitas menuju kawasan wisata, kapasitas sumber daya manusia pengelola wisata, hingga konsistensi menjaga kelestarian lingkungan di tengah meningkatnya aktivitas wisata.
Pemerintah daerah berharap dukungan program M4CR dapat menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra internasional dalam menjaga kawasan pesisir sekaligus menciptakan sumber ekonomi baru berbasis lingkungan yang berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Kehutanan, World Bank, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, perangkat daerah Pemkab PPU, tenaga ahli pariwisata, Ketua Ekraf PPU, serta anggota Pokdarwis Tanjung Berseri.
