Satu Indonesia, Nusantara – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat fungsi Nusantara sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota politik Indonesia.
Penetapan desain tersebut mendapat apresiasi dari pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan kawasan legislatif pada Senin (20/4/2026). Kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk meninjau langsung kesiapan dan progres pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di IKN.
Proyek pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif telah memasuki tahap kontrak sejak akhir 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden terkait penyempurnaan desain. Dalam prosesnya, perancangan dilakukan melalui studi banding ke sejumlah negara seperti Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang fungsional, representatif, serta mencerminkan identitas bangsa.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa desain kawasan tersebut mengusung filosofi kuat yang merepresentasikan karakter lembaga negara.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujar Basuki.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, turut menilai desain kawasan tersebut mampu menghadirkan perpaduan antara kemegahan dan kenyamanan bagi penyelenggara negara.
“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi percepatan pembangunan IKN yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Disini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” tambahnya.
Pengesahan desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif ini menandai fase penting dalam pembangunan IKN, khususnya dalam menyiapkan ekosistem kelembagaan negara yang terintegrasi dan berdaya dukung kuat bagi jalannya pemerintahan nasional.
