Satu Indonesia, Balikpapan – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun 2026 akan datang lebih awal dengan intensitas kekeringan yang lebih tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Timur.
Kepala BMKG Stasiun SAMS Sepinggan Balikpapan, Djoko Sumardiono, menjelaskan bahwa pergeseran musim ini dipengaruhi oleh dinamika iklim global, terutama berakhirnya fenomena La Nina lemah pada Februari 2026.
“Sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau tahun 2026 lebih awal dibandingkan rerata klimatologinya,” ujar Djoko, Kamis (26/3/2026).
Berdasarkan data BMKG, kondisi iklim global saat ini menunjukkan indeks ENSO berada pada fase netral dengan nilai minus 0,28 dan diperkirakan bertahan hingga Juni 2026. Namun, pada pertengahan tahun, peluang munculnya El Nino kategori lemah hingga moderat diperkirakan mencapai 50 hingga 60 persen.
Sementara itu, fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) diprediksi tetap berada pada fase netral sepanjang tahun.
BMKG mencatat, awal musim kemarau mulai terjadi secara bertahap sejak April 2026 di sekitar 16,3 persen wilayah Indonesia. Persentase tersebut meningkat pada Mei menjadi 26,3 persen, dan pada Juni mencapai 23,3 persen wilayah.
Secara keseluruhan, sekitar 46,5 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau lebih cepat dari kondisi normal. Wilayah terdampak meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dan mencakup sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia.
“Memasuki Agustus, kondisi kering diperkirakan semakin meluas dan mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan,” kata Djoko.
BMKG juga memproyeksikan bahwa musim kemarau tahun ini cenderung lebih kering dari biasanya. Sekitar 64,5 persen wilayah diperkirakan mengalami kondisi bawah normal, sementara 57,2 persen wilayah lainnya berpotensi mengalami durasi kemarau yang lebih panjang.
Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi sejak dini, terutama pada sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Penyesuaian jadwal tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, serta optimalisasi distribusi air menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak.
Selain itu, risiko kebakaran hutan dan lahan serta penurunan kualitas udara diperkirakan meningkat, khususnya di wilayah rawan seperti Kalimantan.
Djoko juga menegaskan bahwa BMKG tidak menggunakan istilah yang sempat beredar di media sosial terkait fenomena iklim ekstrem.
“BMKG tidak mengenal istilah tersebut,” tegasnya.
