Balikpapan, Satu Indonesia – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, mendesak pembentukan tim khusus untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Balikpapan. Desakan itu disampaikan saat kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (18/9/2025).
Dari total 68 titik yang direncanakan, hingga kini baru 10 titik yang terealisasi. Artinya, masih ada 58 titik yang belum menunjukkan progres berarti. Yahya menilai lambannya pembangunan tidak bisa dibiarkan.
“Statusnya masih pada tahap persiapan. Saya minta dibentuk tim khusus untuk mempercepat proses ini karena tahapan masih sangat panjang,” tegas Yahya.
Ia menjelaskan, pembangunan SPPG membutuhkan serangkaian tahapan mulai dari persiapan, peninjauan, survei, pembangunan, hingga operasionalisasi. Namun, keterbatasan tenaga survei dan verifikator membuat progres di lapangan terhambat.
Yahya meminta Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya wali kota dan wakil wali kota, ikut mengambil peran aktif dalam mempercepat realisasi program.
“Kalau bisa Oktober sudah selesai. Bangunannya itu cuma butuh waktu sebulan. Mayoritas hanya renovasi, bukan bangunan baru. Jadi ini seharusnya bisa dipercepat,” ujarnya.
Terkait peran DPR RI, Yahya menegaskan pihaknya bertindak sebagai pengawas, bukan pelaksana teknis. Meski begitu, DPR tetap dapat memberikan masukan dan tekanan politik agar program berjalan efektif.
“DPR hanya mengawasi cepat atau lambatnya proses. Tapi kita tetap bisa mengusulkan, terutama karena kita lihat ada kekurangan sekitar 200 tenaga survei,” pungkasnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus menekan angka stunting. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan infrastruktur pendukung.
