Singapura, Satu Indonesia – Menteri Koordinator Keamanan Nasional sekaligus Menteri Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam mengungkapkan bahwa negaranya sedang menghadapi serangan siber “serius”.
Serangan tersebut dikatakan telah menyerang infrastruktur penting yang dilakukan oleh entitas yang sangat canggih yang dihubungkan oleh para pakar industri dengan China.
Serangan tersebut, yang merupakan bagian dari peretasan siber tingkat canggih yang disebut ancaman persisten tingkat lanjut (APT), menimbulkan bahaya serius bagi Singapura dan dapat merusak keamanan nasional.
“Saya bisa katakan ini serius dan masih berlangsung. Dan telah diidentifikasi sebagai UNC3886,” ungkap Shanmugam.
Shanmugam tidak mengungkapkan sponsor kelompok tersebut, tetapi Mandiant, sebuah perusahaan keamanan siber milik Google, telah mengidentifikasi UNC3886 sebagai kelompok spionase siber yang berafiliasi dengan China dan terlibat dalam serangan global.
“Bahkan saat kita berbicara, UNC3886 sedang menyerang infrastruktur penting kita saat ini,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Badan Keamanan Siber (CSA) Singapura dan otoritas terkait sedang menangani masalah tersebut.
APT adalah aktor yang sangat canggih dan memiliki sumber daya yang memadai yang biasanya mencuri informasi sensitif dan mengganggu layanan penting seperti layanan kesehatan, telekomunikasi, air, transportasi, dan listrik.
“Jika berhasil, ia dapat melakukan spionase dan dapat menyebabkan gangguan besar bagi Singapura dan warga Singapura,” tegasnya.
Pelanggaran sistem kelistrikan Singapura yang berhasil, misalnya, dapat mengganggu pasokan listrik dan berdampak langsung pada layanan penting seperti layanan kesehatan dan transportasi.
“Ada juga implikasi ekonomi. Bank, bandara, dan industri kita tidak akan dapat beroperasi. Perekonomian kita dapat terdampak secara substansial,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa antara tahun 2021 dan 2024, dugaan serangan siber (APT) terhadap Singapura meningkat lebih dari empat kali lipat.
Sebuah pelanggaran siber pada klaster layanan kesehatan publik pada tahun 2018 telah mengakses catatan pengobatan sekitar 160.000 pasien, termasuk Perdana Menteri Lee Hsien Loong saat itu.
