Samarinda, Satu Indonesia – Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, meninjau titik-titik terparah banjir di Bengkuring, Kelurahan Sempaja Timur, Samarinda pada Kamis (29/5/2025) lalu.
Kunjungan ini juga didampingi oleh Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar.
Deni mengatakan, banjir di kawasan Bengkuring tersebut berasal dari air sungai Karang Mumus yang masuk dari celah turap Sungai Karang Mumus yang belum tersambung sepanjang 20 meter.
“Setelah mendampingi Pak Wakil Gubernur Kaltim dan Ketua DPRD Samarinda melakukan peninjauan, kita akan memanggil Dinas PUPR serta perangkat daerah lain untuk membahas langkah-langkah penanganan banjir di Kota Samarinda,” ujar Deni.
Dalam tinjauan tersebut, ia juga menyoroti progres pembangunan turap dan pintu air di anak Sungai Karang Mumus. Diketahui terdapat jarak sepanjang 20 meter yang belum tersambung antara pintu air dan turap sebelumnya.
“Tadi kita lihat langsung. Dari lokasi sampai ujung kurang lebih 20 meter itu belum ada turap. Ini yang harus segera dibangun. Kita rencanakan koordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan perencanaannya,” lanjutnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Pemerintah Kota Samarinda akan berkomunikasi langsung dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) supaya pembangunan turap sebagai pengendali limpasan air saat sungai pasang di daerah Bengkuring bisa dilanjutkan.
Tak hanya itu, ia juga membocorkan bahwa akan ada tambahan pintu air hingga sembilan titik untuk membantu mengatur aliran air menuju anak sungai Karang Mumus.
“Sekarang baru ada satu pintu air. Idealnya ada sembilan titik supaya bisa memecah aliran. Dan ini jadi PR besar kita,” katanya.
Harapannya, proyek-proyek ini bisa segera direalisasikan pemerintah, mengingat urgensi pengendalian banjir yang makin sering terjadi.
“Mudah-mudahan bisa segera dijalankan. Tidak hanya soal turap, tapi juga pembenahan kolam retensi yang selama ini jadi andalan untuk menampung air,” tuturnya.
Menurutnya, penanganan banjir merupakan tanggung jawab bersama. Dimana harus dilakukan dengan cara berkolaborasi dan berkomitmen bersama antara semua elemen pemerintahan dan masyarakat.
“Sekali lagi ini tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah kota, tapi provinsi, pusat, bahkan masyarakat juga harus terlibat. Kita harus bahu-membahu meringankan beban warga yang terdampak,” pungkasnya.
