satuindonesia.co.id, Balikpapan – Pasca Pelantikan Presiden Ke 8 RI Prabowo Subianto di Gedung DPR/MPR RI baru-baru lalu, DPRD Kota Balikpapan menyatakan siapkan untuk menyelaraskan program pemerintahan yang baru.
Pasalnya, program presiden terpilih dapat dipastikan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Saya belum melihat secara lengkap program tersebut, namun yang jelas, program ini menyentuh masyarakat secara luas,” ujar, Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, Senin (21/10/2024).
Dikatakannya, Kota Balikpapan siap mendukung semua kebijakan yang diusung oleh pemerintahan baru, dimana salah satunya adalah makan siang gratis bagi peserta didik di sekolah.
“Program makan siang gratis ini merupakan bagian dari prioritas pemerintah pusat dalam memperkuat kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas,” jelasnya.
Dikatakannya, program ini dirancang tentunya dipastikan untuk memberikan perlindungan tumbuh kembang anak-anak dalam kecukupan gizi. Rencana besar ini telah masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dengan alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun.
“Kami masih menunggu rincian mekanisme dari program ini. Saat ini, kami bersikap wait and see,” ucapnya.
Alwi menyatakan, DPRD Kota Balikpapan akan menyesuaikannya dengan program yang ada di Kota Balikpaapan, jika program nasional tersebut dijalankan di Balikpapan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Kota Balikpapan sangat membutuhkan dukungan pendanaan dari APBN.
“Jika hanya mengandalkan APBD Kota Balikpapan, anggarannya masih pas-pasan,” tegasnya.
Dikatakananya, DPRD Kota Balikpapan juga komitmen untuk mendukung program pemerintah pusat apabila dianggarkan.
“Yang jelas, kami siap jika Balikpapan mendapatkan alokasi anggaran dari pusat,” ucapnya.
Sebagai kota agelomerasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Balikpapan telah merasakan berbagai dampak dari pembangunan IKN, baik dari sisi positif maupun negatif. Menurut Alwi, salah satu dampak positif adalah pertumbuhan ekonomi yang signifikan, meski demikian dampak negatif berupa peningkatan kemacetan lalu lintas.
“Untuk mengatasi kemacetan, Balikpapan sangat memerlukan pembangunan jalan layang, dan itu tentu membutuhkan dukungan dana dari APBN,” paparnya.
Alwi mengungkapkan bahwa DPRD Balikpapan bersama Pemerintah Kota Balikpapan berencana untuk bertemu dengan kabinet baru guna membahas kebutuhan infrastruktur ini.
“Insya Allah, pembahasan terkait program-program tersebut akan kami lakukan dalam 100 hari ke depan,” tutupnya.
(MH/HL)
